PDIP Terbitkan Surat Edaran Jelang Rakernas 2026, Ancam Pecat Kader Terlibat Korupsi
JAKARTA, investortrust.id -- Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) menerbitkan Surat Internal Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026. Dalam surat edaran yang diterbitkan menjelang rapat kerja nasional (rakernas) tersebut, PDIP mempertegas komitmen moral dan politiknya dengan melarang keras seluruh kader menyalahgunakan kekuasaan maupun melakukan tindak pidana korupsi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut disampaikan untuk menjaga muruah partai.
Baca Juga
"Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).
Dalam surat yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun tersebut menginstruksikan empat poin utama bagi seluruh anggota fraksi di DPR hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta kepala daerah kader partai. Pertama, menjaga kehormatan. PDIP menginstruksikan agar menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.
Kedua, larangan korupsi. PDIP melarang keras penyalahgunaan wewenang dalam jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.
Ketiga, nol toleransi. PDIP tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat. Keempat, DPP PDIP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi.
Baca Juga
Hadirkan Anak Muda, PDIP Bahas Disabilitas hingga Lingkungan di Hari Sumpah Pemuda
Sementara itu, Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan rakernas yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol 10-12 Januari 2026 akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen. PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya edukasi antikorupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik.
Selain itu, langkah tersebut juga dipandang penting untuk memperbaiki tata kelola di sektor sumber daya alam dan kehutanan guna mencegah bencana alam, seperti yang terjadi di wilayah Sumatra. PDIP berharap penegasan ini menjadi pedoman yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader.