Mulai di Sumatra Utara, Kementerian PKP Bangun 100 Hunian Tetap bagi Penyintas Bencana di Tapanuli Tengah

PANDAN, Investortrust.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memulai pembangunan hunan tetap untuk para warga terdampak bencana banjir Sumatra di kabupaten Tapanuli Tengah, Minggu (21/12/2025).

Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari rencana pembangunan sekitar 100 unit, yang merupakan hasil dari perhitungan kapasitas lahan yang tengah dipastikan, termasuk opsi pemanfaatan lahan yang terkait aset Kementerian Agama dan lahan pemda yang disiapkan.

Di hari yang sama, Maruarar juga melakukan ground breaking pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Sibolga yang kehilangan rumah tinggal. Di Sibolga, Kementerian PKP akan membangun 200 unit rumah.

Saya ingin menceritakan, bahwa satu tahun dua bulan ini Pemerintah sudah menguasai 4 juta hektare lebih tanah-tanah yang selama ini ilegal digunakan untuk pertambangan dan perkebunan, sudah dikuasai kembali. Beliau selalu mengatakan sesuai dengan Pasal 33 (UUD 45) bagaimana bumi, air ekonomi Indonesia itu sebesar-besarnya dikuasai dan untuk kepentingan rakyat,” kata Ara di Sibolga.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah melalui Kementerian PKP yang dipimpinnya bergerak cepat merespons bencana banjir bandang dan longsor yang memukul Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pembangunan 2.603 unit rumah hunian tetap bagi korban terdampak di tiga provinsi tersebut tanpa dana APBN. Seluruhnya dikerjakan lewat gotong royong dana non-APBN. Sebesar 2.500 unit berasal dari dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi (Buddha Suci) melalui Aguan, sementara 103 unit langsung dari kantong pribadi Maruarar Sirait.

Baca Juga

Menteri PKP Maruarar Sigap Bangun 2.603 Rumah bagi Korban Bencana Sumatra Tanpa APBN

“Uangnya non-APBN, 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Maruarar dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (17/12/2025). Sebelumnya, Selasa malam (16/12/2025), Menteri PKP mengadakan rapat koordinasi daring bersama Menteri Hukum—yang sekaligus memimpin rapat—Menteri Agama, Mendagri, Kepala BPKP, serta para gubernur dan bupati/wali kota dari wilayah terdampak di tiga provinsi.

Sebanyak 103 hunian tetap akan dibangun di Tapanuli Utara, dan pembangunan hunian ini akan menggunakan kocek pribadi Maruarar. “Biarlah saya yang membangun rumah di Tapanuli Utara, kampung halaman saya,” jelas Ara, demikian sapaan akrabnya.

Dari 2.603 hunian tetap yang akan dibangun, berdasarkan rapat koordinasi lintas kementerian dan kepala daerah mengenai kebutuhan dan kesiapan lahan yang digelar Selasa (16/12/2025), terdiri atas 1.000 unit dibangun di Provinsi Aceh. Pemerintah provinsi Aceh menyepakati pembangunan difokuskan pada dua lokasi agar logistik dan eksekusi lebih cepat, sekaligus memudahkan konsolidasi lahan dalam satu hamparan.

Rinciannya, Kabupaten Aceh Utara: 722 unit (rumah hilang/hanyut). Lokasi disebut berada di kawasan yang dapat dihimpun dalam hamparan besar (salah satu titik di Aceh Utara disebut siap secara lahan). Kabupaten Aceh Tamiang: 278 unit (berangkat dari 193 unit, lalu diminta ditambah 85 untuk menggenapkan total Aceh menjadi 1.000 unit). Dengan komposisi tersebut, total Aceh diputuskan pas 1.000 unit agar gerak awal bisa segera dimulai sambil data kerusakan lain (rusak berat/sedang) terus diverifikasi.

Berikutnya jumlah unit yang sama yakni 1.000 unit akan dibangun di Sumatra Utara, di antaranya akan dibangun di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 103 unit, lalu 200 unit di SIbolga, dan 100 unit di Tapanuli Tengah.