Pigai Harap Musrenbang HAM 2025 jadi Fondasi Pembangunan HAM di Indonesia
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) 2025. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan Musrenbang HAM 2025 menjadi pijakan dalam pembangunan nasional.
"Perencanaan pembangunan nasional yang bersifat perencanaan teknokratis, yang menjadi landasan dan pijakan dalam pembangunan nasional, agar supaya perencanaan pembangunan nasional tersebut ada nilai-nilai hak asasi manusianya dalam baik itu perencanaan pembangunan ideologi, politik, sosial, kebudayaan, pertahanan, keamanan, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik," kata Pigai di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Pigai menyampaikan bahwa Musrenbang HAM merupakan forum strategis yang memastikan arah pembangunan nasional selaras dengan nilai HAM sebagaimana mandat Asta Cita. "Musrenbang HAM Tahun 2025 berfungsi sebagai forum nasional untuk memastikan prioritas pembangunan HAM diterjemahkan menjadi rencana, program, dan kegiatan konkret yang dikembangkan secara bertahap mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemda)," ujarnya.
Baca Juga
TGPF Dugaan Pelanggaran HAM PT TPL Mulai Bekerja, Pigai Pastikan Keadilan Berpihak ke yang Lemah
Pigai mengatakan, Musrenbang HAM melibatkan seluruh kementerian lembaga. Tidak hanya pemerintah di tingkat pusat, kabupaten dan provinsi juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Kemudian Kementerian HAM juga turut melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam musrenbang kali ini.
"Salah satu aspek yang menjadi concern kami adalah bisnis dan hak, maka asosiasi bisnis, yaitu kamar, dagang, dan industri kami melibatkan, lalu mereka yang pemegang hak, right holder adalah komunitas masyarakat sipil, maka masyarakat sipil juga kami libatkan secara aktif," ucapnya.
Musrenbang HAM 2025 menargetkan rekomendasi berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi K/L/D. "Dokumen ini akan disampaikan kepada PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM yang teknokratis," kata Pigai.
Sementara itu Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan Musrenbang HAM sebagai ruang kolaborasi strategis lintas aktor. Mugiyanto menegaskan bahwa pembahasan dalam Musrenbang HAM 2025 akan merumuskan program prioritas HAM tahun 2026 sebagai fondasi penguatan ekosistem HAM nasional dan daerah.