Tolak Hitungan UMP Versi Menaker, Buruh Bakal Gelar Aksi Mogok Nasional
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -- Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras rencana Kementerian Ketenagakerjaan yang akan mengumumkan Upah Minimum 2026 pada 21 November dengan menggunakan indeks tertentu 0,2 sampai 0,7. Massa Buruh tengah mempersiapkan mogok nasional pada akhir November atau awal Desember 2025 jika indeks tersebut yang disepakati.
Aksi mogok nasional diperkirakan akan diikuti lima juta buruh dari lebih 5.000 pabrik di 300 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut buruh akan berhenti produksi dan berkumpul di halaman masing-masing, lalu bergerak menuju kantor-kantor pemerintah daerah. Sementara itu, aksi mogok nasional di Jakarta akan dipusatkan di Istana Negara atau DPR RI.
"Kalau Menaker tetap memaksakan kenaikan upah ala pemerintah, mogok nasional tidak bisa dihindari. Ini bukan ancaman, ini sikap tegas buruh," kata Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Sabtu (15/11/2025).
Said menjelaskan alasan buruh menolak kenaikan UMP dan UMK 2026 dengan indeks tertentu 0,2–0,7 yang dipaksakan Menaker. Menurutnya formula upah versi mereka sebagai langkah keliru yang memaksa buruh menerima kenaikan yang sangat kecil.
Said menjelaskan, bila menggunakan indeks 0,2, maka kenaikan upah 2026 total hanya sebesar 3,65 persen atau kira-kira Rp 100 ribu. Untuk kawasan industri seperti Jabodetabek, kenaikan tersebut hanya sekitar Rp 200 ribu. Menurut Iqbal, angka ini tidak masuk akal dan hanya akan menghancurkan daya beli buruh.
"Kenaikan seperti itu sangat berbahaya. Bagaimana daya beli mau naik kalau kenaikannya hanya seratus atau dua ratus ribu?" ujarnya.
Said menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kami menolak keras kenaikan UMP dan UMK 2026 dengan indeks tertentu 0,2–0,7 yang dipaksakan Menaker. Kebijakan seperti ini jelas mengabaikan harapan buruh dan bahkan melawan kebijakan Presiden Prabowo yang ingin daya beli masyarakat naik," ucap Said.