Target Emisi Bersih Diperbarui, Pasar Karbon Diperkuat Jelang COP30 di Brasil

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan kesiapan Indonesia memimpin aksi iklim global pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil, yang berlangsung 10–21 November 2025, dengan rangkaian World Leaders Meeting pada 6–7 November.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan pembaruan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada akhir Oktober 2025. Dalam dokumen itu, Indonesia menetapkan puncak emisi tahun 2030 yang lebih rendah dibandingkan skenario sebelumnya melalui dua skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), dengan proyeksi penurunan emisi antara 8 hingga 17,5%. Pembaruan ini menjadi komitmen konkret menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan arah besar Indonesia di forum iklim internasional tersebut. “COP30 menandai sepuluh tahun lahirnya Persetujuan Paris. Dalam periode ini, meskipun ada kemajuan dalam aksi iklim global, dunia masih belum berada di jalur untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C,” kata Menteri Hanif dalam keterangan resminya, Jumat, (31/10/2025).

Ia melanjutkan, namun, Indonesia tetap teguh dalam upayanya, dengan memperbarui janji pengurangan emisi untuk memimpin transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Baca Juga

Menteri LH Pimpin Penanganan Cs-137 di Cikande, Fokus pada Keselamatan dan Penguatan Regulasi

Hanif menegaskan Indonesia hadir di forum internasional itu dengan kesiapan diplomasi dan langkah nyata. “Indonesia datang ke Belém bukan sebagai penonton, melainkan penggerak membawa regulasi, kemitraan, dan target yang terukur,” tegasnya.

Dukungan kerja sama internasional juga menjadi kunci percepatan pencapaian target iklim nasional. Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sumitro Djojohadikusumo, menjelaskan pentingnya diplomasi karbon lintas sektor. “Melalui diplomasi karbon dan perdagangan karbon lintas sektor, Indonesia berupaya untuk memperluas akses pasar global dan memperkuat kredibilitas unit karbon nasional. Sebagai bagian dari upaya ini, kami telah menjalin Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan mitra global seperti Jepang, Gold Standard, dan Verra,” ujarnya.

Sebagai wujud soft diplomacy, Paviliun Indonesia di COP30 akan mengusung tema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievements through Indonesia High Integrity Carbon.” Paviliun tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaku pasar karbon untuk membangun ekosistem perdagangan karbon yang sehat dan berkelanjutan.

Selain kerja sama internasional, penguatan kebijakan domestik juga menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi hijau yang kompetitif. “Kami optimis bahwa Indonesia, dengan dukungan regulasi terbaru seperti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dapat memperkuat posisi di pasar karbon global,” tambah Menteri Hanif.

Delegasi Indonesia menegaskan bahwa seluruh langkah mitigasi akan diorkestrasi lintas sektor secara akuntabel melalui evaluasi enam bulanan sesuai mandat SNDC. Sektor kehutanan juga akan diperkuat sebagai penggerak utama penurunan emisi, sementara sektor energi terus beradaptasi dengan transisi menuju energi bersih. Salah satu inisiatif kunci adalah pengelolaan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk menggerakkan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam lestari.

Prioritas Indonesia di COP30 meliputi penguatan kemitraan internasional dan akses pasar karbon berintegritas, advokasi pertumbuhan ekonomi hijau, serta pendanaan iklim yang seimbang antara upaya mitigasi dan adaptasi.