Setahun Pemerintahan Prabowo, Cak Imin: Negara Bergerak dari Bansos ke Pemberdayaan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, menegaskan satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, mengedepankan paradigma yang berbeda dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar menyebut menyebut pemerintah melalui Kemenko PM telah mengubah paradigma dari bantuan sosial (bansos) menuju pemberdayaan masyarakat.
“Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk oleh Presiden untuk menggeser paradigma lama yang dulu heavy pada bantuan sosial yang bersifat karitatif, jangka pendek, bergeser ke pemberdayaan jangka menengah dan panjang," kata Cak Imin saat menyampaikan paparan di Menara Danareka, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Baca Juga
Cak Imin menekankan, dengan paradigma baru pemberdayaan, penerima bantuan sosial di masa depan hanya akan tersisa dua kelompok, yakni lansia dan difabel.
“Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh,” katanya.
Cak Imin memamerkan, salah satu capaian besar tahun pertama Kemenko PM adalah penyelesaian data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), hasil kolaborasi lintas lembaga atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden langsung memerintahkan kita untuk membangun data tunggal sosial ekonomi. Hanya dalam waktu dua bulan, perintah Presiden bisa kita laksanakan, dan sejak itu pula DTSEN sudah menjadi rujukan ekosistem dari semua sasaran pembangunan nasional kita,” ujarnya.
Dengan data tunggal ini, lanjutnya, penyaluran bantuan dan program pemberdayaan menjadi lebih tepat sasaran dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, berbagai capaian konkret selama satu tahun terakhir menunjukkan hasil nyata dari kolaborasi lintas kementerian.
Sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, sementara 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT dana desa. Lebih dari 96 juta masyarakat kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.
Di sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh pembiayaan, serta lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.
Cak Imin juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 5% pada 2029.
“Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan target 0% kemiskinan ekstrem tahun 2026 dan 5% maksimum kemiskinan pada 2029. Target ini dibuat agar kerjanya betul-betul terarah dan sesuai dengan yang menjadi tujuan kita,” tuturnya.
Baca Juga
Bertemu Cak Imin, Menteri PPA Curhat soal Kasus KDRT dan Ekonomi Rumah Tangga
Ia menjelaskan, berbagai capaian selama satu tahun menunjukkan perubahan nyata dalam cara negara bekerja.
“Alhamdulillah data sudah menunjukkan tanda-tanda berhasil. Kemiskinan turun, kemiskinan ekstrem turun sangat signifikan. Datanya ada, yang paling penting adalah data ini ditindaklanjuti melalui program-program yang mampu menyerap tenaga kerja, memberikan peluang bagi seluruh sektor untuk naik kelas, berdaya, dan tumbuh,” katanya.