DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiah mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan polemik utang proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung yang sebagian besar bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB). Menurut Imas, pembengkakan biaya, ketidakjelasan skema pembayaran, serta munculnya perdebatan lintas lembaga terkait tanggung jawab keuangan disebutnya berpotensi mencoreng nama baik bangsa di mata dunia.
"Kereta cepat Whoosh sejatinya merupakan simbol kemajuan teknologi yang tidak dimiliki banyak negara. Namun di balik ikon itu, ada tanggung jawab besar yang dipertaruhkan, nama baik Indonesia dan kredibilitas ekonomi kita," kata Imas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Ia mengungkapkan, total biaya proyek kereta cepat membengkak dari estimasi awal sekitar US$ 6,07 miliar menjadi lebih dari US$ 7,2 miliar, dengan sebagian besar pembiayaan berasal dari pinjaman CDB. Dari jumlah tersebut, porsi pinjaman mencapai sekitar US$ 4,5 miliar, termasuk beban bunga yang kini tengah diajukan untuk restrukturisasi.
"Pemerintah harus memastikan restrukturisasi utang dengan pihak China berjalan transparan dan profesional. Jangan sampai publik hanya tahu hasil akhirnya tanpa memahami proses, nilai, dan konsekuensinya terhadap keuangan negara," ujarnya.
Imas juga menyoroti rendahnya tingkat keterisian penumpang Whoosh yang jauh di bawah proyeksi awal. Kondisi ini, menurutnya, dapat memperburuk beban keuangan proyek dan mengancam keberlanjutan operasional.
"Jika dari sisi manfaat sosial ekonomi ternyata tidak lebih besar dibanding polemik dan beban yang ditimbulkan, pemerintah jangan sungkan mengambil langkah tegas. Negara tidak boleh dibiarkan terseret dalam beban proyek yang tidak efisien hanya demi gengsi," ucapnya.
Imas mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sejumlah negara lain yang terjerat masalah pembiayaan infrastruktur dengan China. Pemerintah diminta berhati-hari dengan debt trap diplomacy sebagaimana yang dialami sejumlah negara.
"Indonesia tidak boleh terperangkap dalam kedok investasi yang justru merugikan bangsa," tegasnya.
Menurutnya penyelesaian masalah Whoosh harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. DPR, juga menyatakan siap mendorong terbentuknya tim audit independen dan restrukturisasi resmi melalui Keputusan Presiden untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik.
"Yang terpenting sekarang bukan saling lempar tanggung jawab, tapi memastikan solusi yang realistis dan terukur demi menjaga wajah Indonesia di masa depan," katanya.