YLKI Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Beras
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah segera membereskan persoalan beras yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
Ketua YLKI, Niti Emiliana menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut stok beras melimpah, tetapi harga di pasaran tetap tinggi dan terjadi kekosongan stok di sejumlah tempat.
“Pada sisi konsumen, definisi stok beras melimpah seharusnya bukan hanya berada di hulu atau gudang, melainkan harus tersedia di pasaran yang mudah diakses masyarakat dengan kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau,” kata Niti dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (6/9/2025).
YLKI mencatat, eskalasi harga beras di ritel modern sangat memberatkan konsumen. Beras yang tersedia di ritel modern umumnya adalah beras khusus terfortifikasi dengan harga Rp 90.000 hingga Rp 130.000 per 5 kilogram.
Dikatakan Niti, beras khusus tersebut tidak memiliki aturan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah. Kondisi ini disebut sebagai imbas kekosongan stok beras premium dan medium.
Sementara itu, lanjut dia, harga beras di pasar tradisional juga mengalami kenaikan meski tidak setinggi di ritel modern. YLKI menekankan hal ini tetap perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kekosongan stok.
YLKI meminta pemerintah menjamin pemenuhan hak dasar konsumen terhadap beras dengan ketersediaan yang mudah diakses, kualitas sesuai standar, serta harga yang terjangkau.
Selain itu, YLKI mendorong pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mempercepat pendistribusian beras SPHP dengan kualitas terstandar secara masif. Upaya ini dinilai penting untuk menstabilkan harga dan mengisi kekosongan stok di pasaran.
YLKI juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bapanas, Satgas Pangan, dan pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas distribusi beras dari hulu hingga hilir terkait kekosongan beras premium dan medium di ritel.
“Bicara soal pelanggan, konsumen beras adalah pelanggan paling loyal karena beras merupakan komoditas pokok. Oleh karena itu, di Hari Pelanggan Nasional ini, YLKI meminta pemerintah memastikan hak-hak pelanggan beras dipenuhi,” tutur Niti.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, beras SPHP di ritel telah disalurkan dengan baik. Kendati demikian, apabila di ritel masih terdapat isu kelangkaan atau kekosongan, ia mengklaim hal tersebut masih dalam proses memperbaharui stok atau restock.
"Nah, mungkin ini lagi proses repacking ulang, nambah ulang lagi. Tapi diyakinkan semua terkirim," ucap Rizal beberapa waktu lalu.
Rizal menjelaskan pihaknya telah menyalurkan permintaan-permintaan beras SPHP ke ritel-ritel. Apalagi, Perum Bulog sendiri telah diperintahkan untuk menyalurkan beras SPHP ke seluruh pasar sebanyak 10.000 ton per hari.
"Kita sudah share semuanya, sampai kita kerja nonstop dari Senin ketemu Senin lagi seharusnya untuk mengejar sesuai dengan arahan pimpinan, Pak Presiden, supaya stok betul-betul digelontorkan semaksimal mungkin," ungkapnya.