Pengusaha Tekankan Stabilitas Jadi Kunci Utama Mekanisme Pilkada
JAKARTA, Investortrust.id -- Sejumlah asosiasi pengusaha merespons soal berbagai skenario mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bisa diterapkan di Indonesia. Ketua Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang menekankan soal pentingnya stabilitas politik, apa pun skema pilkada yang ditetapkan.
"Kalau kami dari pengusaha sebenarnya apapun skema yang akan dipersiapkan untuk pemilihan pilkada ini bagi kami adalah yang penting adalah stabilitas politik Itu paling utama," kata Sarman dalam Talkshow "Pro Kontra Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah" di Auditorium Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Sarman menyoroti soal tidak adanya sistem politik yang baku di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan berbagai bentuk perubahan dalam sistem pilkada, mulai dari masa jabatan kepala daerah yang dikorbankan demi Pilkada 2024, hingga potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa mengubah format pilpres dan pilkada.
Sarman juga menanggapi soal skema pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di satu sisi wacana tersebut berpotensi akan ditolak masyarakat lantaran dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Namun di sisi lain, dirinya juga melihat adanya kemungkinan gubernur dipilih oleh DPRD.
"Kalau nantinya misalnya mereka dipilih di DPRD Itu masih kemungkinan dan saya rasa itu masih wajar dan mereka namanya nanti bukan gubernur kepala daerah tetapi kepala wilayah nantinya setelah itu," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira. Menurutnya kunci utama pembangunan ekonomi yakni stabilitas.
"Nah, bagaimana sistem politik atau yang ada ini bisa membawa stabilitas," ucapnya.
Anggawira juga menekankan pentingnya pemerintahan yang integral antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya stabilitas politik sulit tercipta jika tidak ada pemerintahan yang terintegrasi.
"Kalau enggak integral ini susah gitu loh, nanti presiden ke mana, bupati ke mana, gubernur ke mana, ini perlu formulasinya," ungkapnya.