Negara Rugi Rp 300 T Akibat Tambang Ilegal, Prabowo: Kita Selamatkan untuk Rakyat
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Komitmen itu disampaikan Prabowo seusai menyaksikan langsung penyerahan aset barang rampasan negara dari sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tambang tanpa izin (illegal mining) di kawasan PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (6/10/2025).
“Pagi hari ini saya ke Bangka bersama-sama menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum. Ini tambang tanpa izin di kawasan PT Timah,” kata Prabowo.
Baca Juga
Saksikan Penyerahan 6 Smelter Ilegal, Prabowo Tingkatkan Kepercayaan Investor
Prabowo menyebut dari hasil penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, enam smelter beserta tumpukan tanah jarang atau rare earth dan ingot timah berhasil disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Nilai total aset smelter yang dirampas negara mencapai Rp 6 triliun hingga 7 triliun. Sementara potensi kerugian negara dari praktik ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp 300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan!” tegas Prabowo.
Baca Juga
SBY Sebut Prabowo Punya Tekad Kuat Bangun Energi Bersih dan Selamatkan Bumi
Prabowo mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, serta berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam upaya penyelamatan kekayaan negara.
"Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini. Ke depan berarti berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita," katanya.