Saksikan Penyerahan 6 Smelter Ilegal, Prabowo Tingkatkan Kepercayaan Investor

JAKARTA, investortrust.id - Chief Economist IQI Global Kuala Lumpur, Shan Saeed menilai Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang. Hal itu disampaikan Shan Saeed menanggapi langkah Prabowo menyaksikan secara langsung penyerahan aset enam smelter dan barang rampasan negara lainnya kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (6/10/2025).  Langkah Prabowo ini mencerminkan tekad kuat untuk memulihkan integritas dalam ekosistem mineral dan pertambangan Indonesia.

"Dengan secara langsung menyaksikan penyerahan aset smelter hasil sitaan dari para pelaku tambang ilegal di wilayah konsesi PT Timah Tbk, Presiden menegaskan kembali pentingnya supremasi hukum dan akuntabilitas di sektor yang menyumbang lebih dari US$ 35 miliar per tahun terhadap PDB Indonesia," kata Shan Saeed dalam keterangannya, Senin (6/10/2025). 

Baca Juga

Prabowo Ungkap Nilai Tanah Jarang di Tambang Ilegal Babel Tembus Rp 128 Triliun 

Dikatakan, pemberantasan tambang ilegal, yang telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, bukan sekadar langkah administratif. Lebih dari itu, pemberantasan tambang ilegal merupakan tindakan pembaruan ekonomi. Untuk itu, keterlibatan langsung Prabowo menunjukkan etos pemerintahan baru dengan transparansi dan kepentingan nasional ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat.

"Bagi para investor global, ini merupakan pesan yang sangat jelas, Indonesia serius menapaki pertumbuhan yang bersih, patuh, dan berkelanjutan," tegasnya.

Shan Saeed memaparkan, Indonesia tengah memperkuat posisinya sebagai pusat strategis mineral penting abad ke-21 dengan timah, nikel, dan mineral tanah jarang sebagai tulang punggung dari 91% rantai pasok teknologi modern. Indonesia, katanya, ingin mempercepat kemajuan ekonomi secara signifikan.

"Langkah Presiden ini memberi sinyal kuat kepada investor bahwa modal akan aman di bawah tata kelola yang kuat, sebuah langkah strategis dari pemerintah Indonesia. Inilah babak baru bagi Indonesia, di mana kepemimpinan yang disiplin berpadu dengan ambisi ekonomi yang berkelanjutan. Saya optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan," paparnya. 

Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan enam smelter dan aset barang rampasan negara (BRN) lainnya kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (6/10/2025). Prabowo menegaskan keseriusan pemerintahannya untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu.

“Kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum. Ini adalah tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Jadi, yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib—kejaksaan—sudah menyita enam smelter,” kata Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan di lokasi smelter tersebut juga ditemukan tumpukan tanah jarang atau rare earth dan ingot-ingot timah (bongkahan logam) dengan nilai yang sangat besar. Prabowo menyebut enam smelter yang dirampas dan diserahkan kepada PT Timah ditaksir senilai Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun. 

“Dan di tempat-tempat smelter itu, kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp 6 hingga Rp 7 triliun, tetapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang, yaitu monasit,” jelasnya.

Prabowo memaparkan kerugian negara akibat aktivitas penambangan ilegal tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.

“Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar—200 ribu dolar per ton. Padahal, total ditemukan timbangannya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton,” ujarnya.

Baca Juga

SBY Sebut Prabowo Punya Tekad Kuat Bangun Energi Bersih dan Selamatkan Bumi

Dari angka yang dipaparkan Prabowo tersebut, bila dihitung, dari monasit saja kerugian negara bisa mencapai Rp 128 triliun. Itu masih sebagian dari keseluruhan kerugian negara.

Prabowo memaparkan kisaran kerugian negara secara total dari enam perusahaan ini bisa mencapai total Rp 300 triliun.

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 triliun rupiah. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun rupiah. Ini kita hentikan,” tegasnya.