Sebut Kasus Keracunan MBG Masalah Besar, Prabowo Segera Panggil Kepala BGN
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kasus keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) yang dialami ribuan pelajar di sejumlah daerah merupakan masalah besar. Prabowo memastikan pemerintah akan menyelesaikan persoalan ini dengan baik.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo diketahui tiba di Tanah Air seusai lawatan ke empat negara, termasuk berpidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.
Baca Juga
Soal Kasus Keracunan Akibat MBG, Prabowo: Jangan Dipolitisasi
Selama lawatan ke luar negeri, Prabowo memonitor perkembangan persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Untuk itu, Prabowo menyatakan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Saya monitor ada perkembangan-perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo.
Prabowo mengingatkan agar kasus keracunan MBG tidak dipolitisasi. Ditekankan, program MBG memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi gratis adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Tetapi mereka itu makannya hanya nasi pakai garam,” katanya.
Prabowo mengatakan, terdapat berbagai tantangan dan hambatan untuk memberi makan jutaan orang. Namun, Prabowo memastikan pemerintah bekerja keras mengatasi tantangan yang ada.
“Ini yang harus kita atasi, untuk memberi sekian juta (orang) pasti ada hambatan, rintangan. Kita atasi ya,” katanya.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam program MBG. Insiden yang terjadi di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), menurutnya, menjadi peringatan serius agar pengelolaan program lebih disiplin dan berbasis standar.
Qodari mengungkapkan, berbagai lembaga pemerintah mulai dari BGN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat jumlah kasus keracunan pangan yang relatif serupa.
“Bahwa masalah yang sama dicatat oleh tiga lembaga. Bahkan oleh BGN sendiri, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron sama-sama di sekitar angka 5.000. Perbedaan angka antarlembaga jangan dibaca sebagai kontradiksi. Justru ini menunjukkan konsistensi bahwa masalah tersebut nyata dan butuh penanganan segera,” ujar Qodari, Senin (22/9/2025).
Qodari menjelaskan, keracunan umumnya dipicu oleh rendahnya higienitas makanan, suhu yang tidak sesuai standar, kesalahan dalam pengolahan, hingga kontaminasi silang dari petugas, serta dipicu oleh alergi pada penerima manfaat.