Ribuan Buruh Padati Depan Gedung DPR Hari Ini, Sampaikan 3 Tuntutan
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan KSPSI AGN menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi hari ini dihadiri lebih dari 5.000 buruh.
"Jumlah peserta aksi pada hari ini di depan gedung DPR adalah lebih dari 5.000 orang dari Jabodetabek, yaitu anggota dari KSPI dan KSPSI AGN dan juga anggota Partai Buruh," kata Said di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Said mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan buruh pada aksi hari ini. Pertama, yakni tegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum dalam hal ini adalah supremasi masyarakat sipil.
"Jadi kami para buruh Indonesia berharap agar pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto lebih mengedepankan supremasi masyarakat sipil dengan menjadikan Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat keamanan dan ketertiban," ujarnya.
Said mendesak agar pemerintah tidak menggunakan TNI dalam melakukan pengamanan. Menurut Said TNI seharusnya lebih kepada pertahanan negara.
Kedua, massa buruh juga mendesak hapus outsourcing dan tolak upah murah (Hostum). Buruh juga meminta adanya kenaikan upah minimum sebesar 8,5% sampai 10,5%.
"Dan tentu nanti kita berunding. Sedangkan hapus outsourcing, yaitu cabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang sudah diputuskan oleh MK sesuai keputusan Nomor 168 Tahun 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, dan KSPI. Serta FSPMI," ujarnya.
Selain itu, massa buru juga menuntut untuk mengesahkan RUU ketenagakerjaan. Said mengatakan Keputusan MK Nomor 168 Tahun 2024 memberi waktu 2 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk mementuk UU Ketenagakerjaan yang baru.
"Nah, ini sudah satu tahun dari tahun 2024, tetapi belum ada pembahasan di tingkat panja. Panjanya padahal sudah dibentuk oleh DPR. Oleh karena itu kami meminta waktu yang tersisa satu tahun harus selesai RUU ketenagakerjaan," tegasnya.