Ojol Gelar Demo di Kemenhub dan DPR, Rekayasa Lalin Bersifat Situasional
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Asosiasi Pengemudi Ojek Online (ojol) Garda Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Kementerian Perhubungan hingga Gedung MPR/DPR, Rabu (17/9/2025).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan.
“Masih situasional,” kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Ia juga berharap kegiatan demonstrasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat Jakarta. “Harapan kami dan kita semua tentu aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan walaupun ada perlambatan,” ujar Komarudin.
Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia bersama sejumlah aliansi pengemudi dan mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi pada Hari Perhubungan Nasional, Rabu (17/9/2025). Aksi akan dilakukan di tiga titik, yakni Kementerian Perhubungan, Istana Presiden, dan DPR.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan, salah satu tuntutan aksi tersebut adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Selain itu, massa aksi menuntut penetapan potongan aplikator sebesar 10% sebagai aturan tetap.
“Silakan masyarakat menilai apa prestasi konkret menteri perhubungan saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum, bahkan pada ekosistem transportasi online, menteri perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan,” kata Igun beberapa waktu lalu.
Menurut Igun, Menteri Dudy lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online bahkan perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil membuat menhub menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online.
Igun menghimbau masyarakat Jakarta untuk menggunakan moda transportasi alternatif pada hari aksi karena sebagian besar pengemudi transportasi daring akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas.
Berikut tujuh tuntutan yang akan disuarakan Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia:
- Rancangan Undang-Undang Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026
- Penetapan potongan aplikator 10%
- Revisi aturan tarif antar-barang dan makanan
- Audit investigatif atas potongan 5% yang diambil aplikator
- Penghapusan fitur Aceng, Slot, Multi-Order, dan member berbayar
- Pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
- Pengusutan tragedi 28 Agustus 2025 oleh kepolisian