Wamenkomdigi Desak TikTok cs Hadirkan Fitur Deteksi Konten AI untuk Cegah Hoaks dan Deepfake
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, meminta platform digital global seperti TikTok, Meta, hingga Google menghadirkan fitur pengecekan konten yang dibuat kecerdasan buatan (AI). Langkah ini dinilai penting untuk membantu masyarakat menangkal hoaks dan deepfake yang semakin marak.
“Kita berharap platform media sosial global juga bisa melakukan filter, atau setidaknya menyediakan fitur untuk mengecek apakah sebuah konten buatan AI atau bukan. Fitur ini sebaiknya bisa digunakan publik secara gratis,” kata Nezar dikutip dari keterangan resmi, Rabu (10/9/2025).
Wamenkomdigi juga menyoroti tren deepfake yang makin mengkhawatirkan dengan peningkatan signifikan secara global. Data Sensity AI menunjukkan lonjakan 550 persen konten deepfake dalam lima tahun terakhir.
“Saya yakin jumlahnya jauh lebih besar karena kemampuan aplikasi untuk membuat video atau foto deepfake kini sangat masif,” tegas Nezar.
Menurutnya, platform digital sebenarnya memiliki teknologi komputasi dan algoritma yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. “Kalau kita meragukan satu isi konten, bisa dicek dengan kekuatan komputasi dan AI yang mereka punya. Misalnya di Meta atau Google, fitur seperti ini bisa jadi bagian layanan standar,” jelasnya.
Nezar menambahkan, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi agar pemanfaatan AI tidak disalahgunakan. Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU ITE, UU PDP, PP TUNAS, serta sejumlah aturan teknis sebagai dasar hukum.
Selain itu, regulasi khusus pemanfaatan AI yang etis, bermakna, dan bertanggung jawab juga sedang disiapkan. “Ruang digital ini milik kita bersama, maka kita perlu kerja sama yang erat untuk menjaga publik dari hoaks dan konten negatif,” tegas Nezar.
Kemenkomdigi disebut telah menggandeng ekosistem luas, termasuk Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan media, dalam program cek fakta. Upaya kolaboratif ini dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak penyebaran konten palsu.
Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, juga menambahkan bahwa fenomena deepfake pertama kali muncul di Indonesia pada 2023 dan kini berkembang pesat. Menurutnya, mayoritas konten deepfake digunakan untuk penipuan digital, meski isu politik juga tidak luput dari penyalahgunaan.
“Kalau ada konten hoaks bentuknya video yang muncul di tahun 2025 dengan tema penipuan digital, itu mayoritas adalah deepfake,” jelasnya. Septiaji menegaskan Mafindo akan terus bekerja sama dengan Kemenkomdigi, media, dan komunitas literasi untuk memerangi hoaks dan deepfake.