Disinformasi Rusak Demokrasi, Wamenkomdigi Tegur TikTok dan Meta soal Konten Berbahaya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa platform media sosial seperti TikTok dan Meta wajib serius menangani konten berbahaya berupa disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Ia menilai DFK bukan sekadar informasi keliru, melainkan ancaman serius yang dapat merusak demokrasi.
“Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita ingin menyampaikan aspirasi atau pendapat, tetapi di media sosial ditambah informasi yang tidak sesuai. Itu jelas merusak semangat kita,” ujar Angga dalam diskusi bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, di kantor PCO, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga
Menurut Angga, perusahaan digital wajib memiliki sistem otomatis untuk menindak konten DFK. Pemerintah juga menekankan agar seluruh platform yang beroperasi di Indonesia patuh pada hukum nasional. “Kami sampaikan kepada pemilik platform di Indonesia untuk taat hukum. Jika ada konten yang jelas masuk kategori DFK, kami meminta sistem platform menindak otomatis sesuai aturan hukum di Indonesia,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah mengundang TikTok Asia Pasifik dan Meta, pengelola Facebook serta Instagram, guna membahas isu ini. Namun, platform X (dulu Twitter) tidak termasuk karena tidak memiliki kantor di Indonesia. “Kita perlu sampaikan ke publik, platform X tidak punya kantor di Indonesia. Seharusnya mereka juga patuh pada hukum di Tanah Air,” tegas Angga.
Baca Juga
Dana Asing Mengalir Rp 9,29 Triliun ke 5 Saham Ini dalam Sebulan Terakhir, Bagaimana Prospeknya?
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar ruang digital tetap sehat dan tidak dipakai untuk provokasi. “Kita tidak ingin diadu domba dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala PCO, Hasan Nasbi, menilai media arus utama memiliki peran vital dalam menangkal DFK. Ia mengapresiasi media yang sudah membuka kanal cek fakta demi menjernihkan informasi di masyarakat. “Kita apresiasi media yang punya kanal cek fakta. Karena kalau hanya satu atau dua pihak saja, itu tidak cukup untuk melawan konten DFK,” kata Hasan.
Hasan juga mendorong media mainstream yang belum memiliki kanal cek fakta agar segera membangunnya. Ia mengingatkan bahaya knee-jerk reaction (KJR), yakni kondisi ketika informasi langsung direspons influencer tanpa proses verifikasi. “Kalau tidak, masyarakat bisa terjerumus dalam KJR, di mana kecepatan informasi cepat ditangkap pemengaruh tanpa berpikir panjang,” ungkapnya.