PKS Dukung Penghapusan Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR. Sekjen PKS, Muhammad Kholid mengatakan, langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi kepentingan rakyat.
"Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran," kata Kholid dalam keterangan dikutip Sabtu, (30/8/2025).
Baca Juga
Dukung Reshuffle, PKS Imbau Prabowo Evaluasi Menteri dan Wakil Menteri Bermasalah
Menurut Kholid, dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM. Dengan demikian, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik.
"DPR sebagai institusi wakil rakyat berkewajiban menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat," ujar dia.
Baca Juga
Pimpinan PKS Temui Presiden Prabowo di Istana, Ini yang Dibahas
Ia menambahkan, penghapusan tunjangan rumah dinas anggota DPR bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan. Langkah ini juga penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
"Kepercayaan rakyat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabel, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi," ucap dia.