Soal Pegawai BUMN Terima Bansos, Ketua DPR Tekankan Pentingnya Verifikasi Data
JAKARTA, Investortrust.id - Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan pentingnya verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos). Pernyataan ini disampaikan Puan menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adanya pegawai BUMN menerima bansos.
Puan mengingatkan agar setiap program pemerintah berbasis pada data yang akurat dan terkini. Ia berpandangam proses verifikasi data harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah mengambil keputusan mengubah atau melanjutkan sebuah program bantuan.
"Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Puan meminta pemerintah betul-betul mengedepankan kehati-hatian pada verifikasi data untuk penerima bansos. Puan juga mengingatkan pelaksanaan program-program bansos tidak salah sasaran. Pemerintah, kata Puan, harus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak diambil haknya karena kesalahan sistem.
"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, PPATK menemukan sebanyak 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima bansos. Temuan tersebut berdasarkan hasil penelusuran PPATK terhadap satu bank penyalur.
PPATK menemukan dari satu bank penyalur, terdapat 27.932 profil penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN. Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima Bansos berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6.000 orang memiliki jabatan eksekutif dan manajerial.