Kemenkomdigi Siap Kawal Digitalisasi Bansos Lewat Sistem Penghubung Antarpemerintah (SPLP)

JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendukung digitalisasi Program Perlindungan Sosial, termasuk penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Fokus utama diarahkan pada kesiapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur digital yang menghubungkan data antarinstansi pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pengujian keamanan dan ketahanan SPLP tengah dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), guna memastikan sistem mampu menangani lonjakan data secara real-time.

Baca Juga

Pemerintah Pastikan Perlinsos Senilai Rp 503 Triliun Tetap Berjalan

“Kita sedang uji stress-test sistem ini, karena kecepatan dan keamanan sangat penting dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” ujar Meutya dalam Rapat Koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Meutya juga menekankan bahwa kesuksesan digitalisasi bansos bergantung pada keterbukaan data lintas instansi. Ia mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuka data yang relevan, guna menjamin bansos digital tepat sasaran. “Kalau datanya tidak dibuka, digitalisasi jadi percuma. Kita butuh kolaborasi semua pihak,” ujarnya.

SPLP sendiri merupakan backbone dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan integrasi data antara kementerian, lembaga, dan pemda secara terpusat dan aman.

Baca Juga

Kemenkomdigi Pacu Internet Cepat di Sekolah Rakyat hingga Pelosok Negeri

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa digitalisasi bansos merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif dan transparan. “Saya minta kerja sama ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi dilakukan di setiap tahap pelaksanaan,” tegas Luhut.

Dengan dukungan infrastruktur digital yang kian solid serta koordinasi lintas kementerian, digitalisasi bansos diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran dan percepatan distribusi manfaat langsung ke masyarakat.