Penyaluran Bansos Tepat Sasaran lewat Digitalisasi Data
JAKARTA, investortrust.id - Tidak sekadar melanjutkan 5 bentuk bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan pemerintah pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperluas program Bansos dengan menyalurkan bantuan nontunai hingga kartu untuk lansia.
Supaya tepat sasaran dan efektif menekan angka kemiskinan, pemerintah akan memperkuat digitalisasi data penerima Bansos pada kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya melihat Bansos masih menjadi jurus ampuh untuk menekan angka kemiskinan dengan cepat, meski Bansos bukan satu-satunya cara yang akan ditempuh pemerintah dalam lima tahun kepemimpinan Prabowo. Sebab sejatinya ada berderet program yang dilakukan untuk memangkas kemiskinan di negeri ini, termasuk penyediaan 3 juta rumah per tahun.
Baca Juga
Menanti Terobosan Pengentasan Kemiskinan Pemerintahan Prabowo
Komitmen memangkas angka kemiskinan memang menjadi visi besar Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia hingga tahun 2029 mendatang. Untuk itu Presiden meminta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya mengusung pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memasang target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatan, serta mencapai kemiskinan di bawah 6% pada akhir masa jabatan tahun 2029.
Salah satu upaya mencapai target tersebut, Presiden Prabowo berkomitmen akan melanjutkan program Bansos yang dijalankan pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian 5 bantuan sosial (bansos) di era Presiden Jokowi dipastikan masih akan dilanjutkan.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa saat ini pihaknya menyinkronkan, mempercepat, mengakselerasi dan mengakurasikan data Bansos yang sebelumnya agar lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, pada pidato usai resmi dilantik MPR di kompleks DPR/MPR (20/10/2024), Prabowo meminta data bantuan dan subsidi diteliti menggunakan teknologi digital agar subsidi dapat langsung diterima oleh rakyat yang membutuhkan.
Upaya untuk memperbaiki penyaluran Bansos agar lebih tepat sasaran memiliki alasan mendasar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era pemerintahan Jokowi, Suharso Monoarfa pernah mengungkapkan bahwa 46% dari penerima bansos disinyalir tidak tepat atau salah sasaran.
Selain itu, dalam implementasi penyaluran, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga mencatat bahwa 30% masyarakat miskin/rentan tidak memperoleh bansos apapun. Permasalahan lainnya, keterbatasan infrastruktur Himbara untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat terutama daerah 3T.
Seiring dengan arahan Prabowo soal penggunaan teknologi digital untuk bantuan dapat langsung diterima oleh rakyat, Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo optimistis digitalisasi akan memungkinkan pemerintah memiliki data yang akurat sehingga distribusi bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
Pihaknya mendorong agar digitalisasi di pemerintahan segera terwujud sehingga data yang digunakan benar-benar akurat, penerima bantuan sesuai dengan by name, by address yang tepat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintahan akan mengintegrasikan segala program bantuan sosial yang tadinya terdiri atas Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ke dalam Kartu Kesejahteraan.
Program Bansos Diperluas
Tak hanya sekadar melanjutkan program di era Jokowi tersebut, ke depan Bansos menurut rencana akan diperluas bentuknya, tak hanya dalam bentuk bantuan langsung tunai namun juga nontunai. Bahkan program Bansos yang akan datang akan ditambahkan dengan kartu untuk masyarakat lanjut usia (Lansia).
Rencana tersebut sejalan dengan program Bansos di era Presiden Prabowo yang mengusung visi jaminan sosial sepanjang hayat, dalam arti pemerintahan akan selalu mendukung, mendampingi, dan memfasilitasi kebutuhan setiap keluarga Indonesia tanpa terputus. Negara hadir memberikan perlindungan sosial dari lahirnya seseorang hingga akhir hayatnya dengan tujuan membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Hingga Agustus 2024 tercatat realisasi belanja Bansos mencapai Rp 95,89 triliun atau sebesar 62,96% dari pagu yang ditetapkan atau terkontraksi 1,36% secara year on year (yoy). Realisasi belanja Bansos tersebut antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, penyaluran bantuan iuran bagi 96,6 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyaluran bantuan PIP bagi 12,3 juta siswa dan bantuan KIPK bagi 875,2 ribu mahasiswa serta pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.
Sekilas beberapa jenis Bansos. Bansos PKH adalah bansos bersyarat berupa uang yang diberikan kepada Ibu Rumah Tangga (KPM) miskin/rentan. Bantuan ini disalurkan dalam periode 12 bulan melalui bank-bank BUMN (Himbara) dengan mekanisme penyaluran per triwulan. Penyaluran sebelumnya bantuan ini menggunakan data sasaran dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga
Sementara itu, Bansos Kartu Sembako (KS) merupakan bentuk bantuan pangan nontunai untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Bantuan ini bertujuan memberikan akses kepada KPM agar dapat membeli bahan pangan pokok yang memenuhi kebutuhan gizi, dan menjaga daya beli masyarakat. Besaran bantuan KS adalah Rp 200.000/KPM dalam periode 12 bulan yang disalurkan per bulan. Penyaluran KS sebagian besar dilakukan oleh bank anggota Himbara. Adapun di daerah 3T dan kondisi tertentu melalui PT Pos Indonesia.
Langkah ini menjadi bentuk keberlanjutan dari program yang telah berjalan di era Presiden Joko Widodo. Setelah periode pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, beberapa bantuan yang sudah dijadwalkan sebelumnya untuk disalurkan terdiri atas 6 Bansos yang akan disalurkan dalam rentang 20-31 Oktober 2024. Bansos yang dijadwalkan cair adalah pangan, PKH, sembako BPNT, Program Indonesia Pintar (PIP), dan BLT Dana Desa.
Salah satu dari 6 Bansos yang cair 20-31 Oktober 2024 adalah bantuan beras sebanyak 10 kg untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan berikutnya yang disalurkan adalah sembako BPNT yang didanai dengan anggaran Rp 4,7 triliun untuk 18,8 juta KPM dan Program Indonesia Pintar (PIP) juga dilanjutkan dengan pencairan dana bantuan untuk siswa SD, SMP, dan SMA dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga akan terus berjalan hingga Desember 2024, dengan setiap KPM menerima Rp 300.000 per bulan. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat desa.
Menjadi Program Berkelanjutan
Jika merunut ke belakang, anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dialokasikan dalam APBN tahun 2024 mencapai Rp 496,8 triliun. Namun tak semua anggaran tersebut dialokasikan untuk Bansos. Perlinsos terdiri atas Bansos serta beragam subsidi seperti subsidi bahan bakar minyak dan listrik, yang sasarannya bukan hanya orang miskin. Anggaran Perlinsos didominasi oleh subsidi energi dan nonenergi yang mencapai Rp 330 triliun atau mencakup 66,43% dari pagu.
Sementara anggaran yang ditujukan untuk bansos di tahun ini adalah Rp 97 triliun, seperti disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada masa periode jabatannya.
Pada konferensi Pers APBN Kita, Rp 75,6 triliun dari anggaran tersebut disalurkan oleh Kemensos sedangkan sisanya ada di K/L dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk listrik, elpiji, dan BBM.
Selanjutnya untuk tahun 2025 penguatan program penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dalam APBN 2025 akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 504,7 triliun, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR (27/08/2024). Termasuk juga di dalamnya penguatan graduasi dari kemiskinan seperti melalui program perlindungan sosial yang berbasis pemberdayaan.
Beberapa program bantuan sosial akan dilanjutkan dan diperkuat meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Kesejahteraan.
Pemerintah juga berencana melakukan sinergi dan integrasi bantuan sosial dengan Kartu Kesejahteraan. Selain itu, program bantuan makan bergizi gratis (MBG) sebagai program baru, akan dimulai pada 2025.