Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Sengketa Empat Pulau, Tetapkan Masuk Wilayah Aceh

JAKARTA, Investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Negara untuk mencari solusi atas dinamika status empat pulau yang selama ini dipersoalkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Setelah mempelajari sejumlah dokumen otentik, Presiden memutuskan keempat pulau yang disengketakan merupakan milik Provinsi Aceh.

Rapat yang dihadiri jajaran kabinet antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Dalam Negeri berfokus pada klarifikasi dokumen‐dokumen administratif serta fakta historis mengenai Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Usai pertemuan, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa presiden telah mengambil keputusan.  

"Berdasarkan laporan, dari kemendagri, berdasarkan dokumen2, data2 pendukung dan kemudian td bapak presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar2 dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu pulau panjang, pulau lipan, pulau mangkir gadang dan pulau mangkir ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, adalah masuk ke wilayah administratif provinsi Aceh,” kata Prasetyo Hadi kepada awak media di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (17/6/2025).

Penetapan ini, lanjutnya, merujuk pada bukti otentik yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, serta arsip dari Pemerintah Provinsi Aceh sendiri.

Baca Juga

Bola Panas Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut Kini di Tangan Prabowo

Berikutnya Prasetyo menyerahkan kewenangan untjuk memberikan penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Masih dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Pemerintah pusat berharap keputusan menjadi jalan keluar terbaik bagi kedua provinsi.

Presiden Prabowo juga meminta agar segala spekulasi tentang adanya ‘upaya salah satu provinsi’ memasukkan pulau‐pulau tersebut ke dalam wilayahnya dihentikan. “Itu tidak benar,” tegas Prasetyo, sembari mengimbau masyarakat Aceh maupun Sumatera Utara untuk memahami proses penetapan ini secara objektif.

Lebih jauh, pemerintah mengingatkan bahwa Aceh dan Sumatera Utara memiliki kedekatan historis dan sosial yang kuat. “Kedua provinsi ini saling menopang. Jangan biarkan dinamika empat pulau berkembang menjadi isu kontraproduktif yang memecah persaudaraan,” kata Prasetyo.