Sambangi Pertamina Patra Niaga, Ombudsman Tekankan Kepastian Hukum dan Transparansi dalam Pengadaan BBM 

JAKARTA, investortrust.id - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyambangi PT Pertamina Patra Niaga guna membahas isu yang tengah menjadi perhatian publik, yakni terkait permasalahan dalam pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam pertemuan tersebut, Yeka menegaskan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan untuk mencegah terjadinya maladministrasi.

“Ombudsman berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Hal ini penting guna menghindari adanya potensi maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat,” katanya di kantor Pertamina Patra Niaga, Jakarta, Selasa (11/3/2025) dikutip dari siaran pers.

Dalam diskusi tersebut, Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Ombudsman menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga

Dirut Pertamina: Izinkan Kami Perbaiki Tata Kelola agar Masyarakat Kembali Percaya

Sejalan dengan isu yang tengah menjadi perhatian publik, Ombudsmansecara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina. Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang.

Yeka juga menekankan Pertamina Patra Niaga adalah badan usaha yang menyalurkan produk subsidi, di mana dipastikan terjadi disparitas harga. Oleh karenanya, pengawasan dalam hal tersebut harus kuat.

“Investasi dan struktur dalam pengawasan harus besar sehingga menghindari adanya kebocoran atau fraud yang mungkin terjadi,” jelasnya. 

Pada kesempatan itu Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wiboro menyatakan kesiapan perusahaan untuk berkolaborasi dengan Ombudsman. Khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BBM, serta terus melakukan evaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola good governance yang baik di dalam Pertamina Group,” tutur Rahman.

Dengan adanya pertemuan ini, Ombudsman berharap dapat terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu menciptakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama turut dibahas mengenai isu penyaluran LPG yang berlangsung di tengah masyarakat. Sebab, terkait dengan LPG, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mengandalkan pengecer dalam mendapatkan LPG, di mana hal tersebut dianggap memudahkan.

Namun, di sisi lain, pola distribusi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal ketersediaan dan kestabilan harga LPG di tingkat konsumen. Untuk itu, Ombudsman ingin memastikan bagaimana keberlanjutan pendataan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina guna meningkatkan efektivitas distribusi serta memastikan subsidi LPG dapat tepat sasaran.

Turut hadir, Komisaris Utama PPN Ego Syahrial, Vice President Risk Strategy dan Governance Edo Prihandika, Manager Fuel Channel Mardian, dan Manager Stakeholder Relation Sri Nur Hidayati.