PBNU Sampaikan Sejumlah Usulan Terkait Perubahan UU Pengelolaan Keuangan Haji

 

JAKARTA, Investortrust.id -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan sejumlah usulan terkait Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam rapat panja Komisi VIII DPR dengan sejumlah ormas keagamaan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025). Salah satu usulan yang disampaikan PBNU, yakni perlunya pendefinisian ulang terhadap beberapa istilah dalam UU 34 Tahun 2014, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji.

 

 

"Kami dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melihat bahwa ada di rancangan Perubahan UU 34 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tentu yang pertama muatan materinya, kita harus melakukan pendefinisian ulang terhadap berbagai hal yang ada di ketentuan umum," kata Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz.

 

 

Baca Juga

AMPHURI Usul BPKH Diubah Menjadi Bank Haji Indonesia

 

Ishfah menjelaskan saat ini terdapat perbedaan definisi antara UU Nomor 34 Tahun 2014 dan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Oleh karena itu, harmonisasi definisi antara kedua undang-undang ini menjadi hal mendesak agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam implementasinya.

"Artinya menurut saya yang pertama muatan materi yang perlu disepakati dalam Perubahan UU Nomor 34 ini adalah pada ketentuan umum, artinya kita melakukan definisi ulang kita harmonisasikan definisi terhadap berbagai hal yang ada dalam dua UU ini," kata Ishfah.

 

 

Kemudian PBNU berpandangan hak operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai terlalu besar mengingat investasi BPKH saat ini masih didominasi oleh instrumen keuangan seperti sukuk. Untuk meningkatkan efisiensi, PBNU mengusulkan agar hak operasional BPKH didasarkan pada hasil investasi langsung, bukan dari total perolehan nilai manfaat. Dengan demikian, BPKH akan lebih terdorong untuk melakukan investasi yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang.

 

"Oleh karena itu untuk mendorong semangat untuk melakukan investasi, semangat untuk melakukan pengelolaan maka kemudian ini darimana hak operasionalnya yang kemudian BPKH bisa termotivasi lebih lanjut, taruhlah umpamanya dari sekian persen dari perolehan nilai manfaat dari investasi langsung, seperti itu, sehingga kemudian bisa lebih rasional," ucapnya.

PBNU juga mengusulkan adanya pemisahan antara konsep penempatan dan investasi keuangan haji. Di dalam UU 34/2014 saat ini, keduanya masih dalam satu bagian. Dengan adanya pemisahan yang tegas, transparansi dalam pengelolaan dana haji akan lebih terjamin, serta mempermudah BPKH dalam mengambil keputusan strategis terkait investasi.

"Belum ada pembagian apa itu penempatan apa itu investasi. penempatan, tata  laksananya seperti apa itu belum ada pemisahan, oleh karena itu menurut saya harus ada penegasan terkait dengan ketentuan atau norma penempatan investasi," ungkapnya. 

Kemudian PBNU juga menyoroti ketentuan mengenai tanggung jawab renteng dalam pengelolaan keuangan haji. Saat ini, tidak ada kualifikasi yang jelas mengenai bentuk kerugian yang harus ditanggung secara renteng oleh BPKH. Oleh karena itu, perlu adanya norma yang lebih spesifik dalam revisi UU 34/2014 agar mekanisme tanggung jawab ini tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pihak terkait.

Baca Juga

Menag Upayakan Kuota Pendamping Haji Resiko Tinggi Ditambah

Aspek lainnya yang juga dikritisi PBNU adalah mekanisme persetujuan Dewan Pengawas dalam investasi keuangan haji. Menurutnya proses persetujuan yang terlalu panjang dapat menyebabkan hilangnya peluang investasi yang menguntungkan. PBNU mengusulkan adanya batasan nilai investasi yang membutuhkan persetujuan Dewan Pengawas. 

"Kalau semua harus melalui proses itu (persetujuan Dewas) maka peluang-peluang akan lewat begitu aja, teman-teman belum ambil kebijakan, keputusan, barang sudah lewat aja," ujarnya. (C-14)