Saiful Mujani: BJ Habibie Adalah Presiden Terbaik Indonesia

JAKARTA, investortrust.id - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengatakan, Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Hal itu disampaikan Saiful Mujani setelah membandingkan Habibie dengan mantan presiden Indonesia lainnya. 

"Di dunia ini tidak ada yang mutlak, relatif, jadi kita bandingkan. Jadi kita tidak bisa menilai Pak Habibie sendirian, tetapi Pak Habibie relative to who, terhadap siapa dibandingkan. Baru saya melihat secara keseluruhan, secara umum, saya ingin mengatakan mungkin Pak Habibie adalah presiden terbaik Indonesia yang pernah ada," kata Saiful Mujani diskusi buku berjudul BJ Habibie di Tengah Aris Transformasi Politik di kantor Freedom Institute Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Baca Juga

Goenawan Mohamad: Prestasi BJ Habibie yang Tak Bisa Dilupakan Adalah Kebebasan Pers 

Guru besar ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengaku pada awalnya tidak melihat Habibie sebagai sosok penting. Demikian juga saat Habibie mendirikan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICWI) pada 1990. Hal ini tidak terlepas dari sentimen Saiful terhadap Orde Baru saat itu. 

"Terus serang saja, saya termasuk mungkin di antara sedikit orang yang tidak melihat Pak Habibie itu penting. Terus serang saja, waktu itu ya, waktu zaman Orde Baru," katanya. 

Bahkan, ketika Habibie menjabat sebagai presiden, Saiful mengaku tidak mampu mengapresiasi apa pun yang dilakukan Habibie ketika itu. 

"Karena begitu gelapnya dalam melihat Orde Baru, kira-kira begitu kita tidak bisa, saya tidak bisa objektif melihat Orde Baru. Pokoknya apa pun dari Orde Baru itu tidak ada baiknya," katanya.

Namun, Saiful mengaku menemukan peran penting Habibie justru setelah tak lagi menjabat. Setelah ditelaah, langkah dan kebijakan Habibie, menurut Saiful sangat berperan dalam perjalanan bangsa ke depan. Habibie, katanya, telah meletakkan fondasi bagi kemajuan demokrasi Indonesia. 

"Secara keseluruhan, Pak Habibie telah meletakkan fondasi yang sangat bagus. Untuk politik Indonesia yang lebih maju," ungkapnya. 

Saiful membeberkan, Habibie yang baru dilantik sebagai presiden langsung bergerak cepat menangani kasus kerusuhan 98, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menerima Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan (TRKP) di Istana. Bahkan, Habibie membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 98. 

"Pak Habibie meletakkan fondasi dalam tanda kutip mungkin moral untuk Indonesia ke depan. Ketika membangun tim untuk mengusut soal hak asasi manusia waktu itu. Menurut saya itu penting," katanya. 

Selain itu, Habibie juga membentuk Dewan Kehormatan Prajurit untuk menyelidiki keterlibatan tentara dalam hilangnya aktivis demokrasi saat itu. Sebagai presiden, Habibie bisa saja mengabaikan peristiwa yang terjadi. Namun, Habibie, katanya, melakukan hal itu untuk meletakkan fondasi moral bangsa Indonesia. 

Tak hanya itu, di masa Habibie, penyelidikan dugaan korupsi Presiden ke-2 RI Soeharto dimulai. Hal itu dilakukan untuk menjalankan tuntutan reformasi dan amanat MPR, yakni pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, San nepotisme. 

"Pada masa Pak Harto masih hidup waktu itu. Pada masa Pak Habibie lah dimulainya penyelidikan tentang korupsi Soeharto. Itu juga penting menurut saya. Untuk fondasi tadi, fondasi Indonesia ke depan karena amanat dari MPR untuk apa? Mencegah korupsi, nepotisme, dan seterusnya semacam itu. Itu dasar moral," katanya. 

Saiful melanjutkan, di masa Habibie juga amandemen pertama UUD 1946 dilakukan. Poin pertama dalam amandemen itu adalah pembatasan kekuasaan presiden. 

"Itu penting sekali. Dia langsung menyentuh pada persoalan yang sangat dasar untuk konstitusi kita. Pada masa Pak Habibie amandemen dilakukan dengan membatasi kekuasaan presiden," paparnya. 

Amandemen ini menjadi tonggak bersejarah bagi sistem presidensial Indonesia, yakni presiden dipilih langsung oleh rakyat dan kekuasaan presiden dibatasi. 

Lebih jauh, Saiful mengatakan, secara formal, Habibie dibenarkan menjabat sampai 2003. Namun, Habibie justru mempercepat pemilu hingga pemilu pertama era reformasi dapat digelar pada 1999. 

"Beliau hanya berkuasa tidak lebih dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Pemilu-nya yang dijamin, diakui oleh dunia. Bebas waktu itu, demokratik," katanya. 

Baca Juga

Puji Kepemimpinan BJ Habibie, Mahfud MD: Contoh Demokrasi Berkeadaban

Habibie juga mengambil alih dan memutuskan hasil Pemilu 1999 yang tidak dapat diputuskan KPU. Padahal, Partai Golkar yang menaungi Habibie kalah saat itu. 

"Menurut saya, itu suatu hal yang sangat besar untuk demokrasi kita ke depan," katanya.