Celios Minta Pemerintah Fokuskan MBG bagi Masyarakat Miskin
JAKARTA, investortrust.id - Center of Economics and Law Studies (Celios) meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memfokuskan terlebih dahulu program makan bergizi gratis (MBG) bagi masyarakat miskin. Sasaran utama adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan di bawah Rp 2 juta per bulan.
“Untuk mengejar efektivitas program ini, pemerintah sebaiknya focus pada mereka yang membutuhkan,” kata peneliti Celios Galau D. Muhammad, dalam agenda Diseminasi MBG Seri II, yang digelar daring, Senin (27/1/2025).
Galau mengatakan, pemerintah belakangan ini memaksakan bahwa MBG harus menyasar ke seluruh anak. Tetapi, rasa-rasanya dengan keterbatasan fiskal, hambatan geografis, dan keterbatasan infrastruktur, efektivitas program ini menjadi penting untuk dilihat kembali.
Baca Juga
Kepala BGN Sambut Baik Usaha Badan Bank Tanah Siapkan 11 Titik Baru Dapur MBG
Dia menjelaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD menjadi gambaran bahwa program ini ingin terus dilakukan, meskipun bersifat populis. Dengan penghematan anggaran yang direncanakan pemerintah dikhawatirkan pendanaan sektor produktif berpotensi terkendala.
Galau menjelaskan seharusnya ketika pemerintah ingin serius dan efektif mengalokasikan anggaran, program MBG dapat diarahkan pada anak-anak dari keluarga miskin. Konsekuensi dengan penerima MBG secara luas yaitu masalah teknis akan muncul. “Bakal banyak kebocoran di sana-sini dan tentu anggaran kita tidak akan cukup,” ucap dia.
Berdasarkan survei yang digelar secara daring kepada 1.858 responden berusia di atas 18 tahun, Galau menyebut, mayoritas responden dari lulusan di bawah sekolah menengah atas memiliki kecenderungan mendukung program MBG. Sebanyak 33% dari 34% responden lulusan SD atau yang tidak sekolah sangat mendukung MBG mampu untuk menangani masalah nutrisi anak. Sementara, 9% dari 22% responden yang lulus SMP juga menyampaikan dukungan serupa. Sebanyak 16% dari 33% lulusan SMA juga sangat mendukung MBG.
“Kelompok pendidikan rendah seakan lebih optimis mengenai MBG. Namun sebenarnya hanya sebagai solusi pintas bagi keluarga yang mengalami kerentanan gizi makanan sekaligus kerentanan ekonomi,” kata dia.
Baca Juga
Menkeu Berharap MBG Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Lokal
Dari sisi akuntabilitas, Galau mencermati program MBG masih memiliki pekerjaan rumah dalam mekanisme pengawasan dan pelaporan ke publik. Meski masih menggunakan anggaran dari pemerintah, berdasarkan survei yang digelar, 80% responden setuju menolak opsi pembiayaan program MBG melalui utang luar negeri. Sementara itu, 59% responden juga menolak penggunaan bahan baku impor untuk menopang MBG.
“Ini menjadi pernyataan yang keras. Satu keinginan publik secara keseluruhan bahwa MBG tidak boleh dipaksakan dengan ditambal dengan utang,” ujar dia.
Dalam rekomendasinya, Galau berharap85% pengadaan barang dan jasa MBG dilakukan dengan memaksimalkan peran serta UMKM, koperasi dan produk lokal. “Produk lokal, menjamin dampak berganda bagi ekonomi di daerah,” kata dia.