Seusai Menghadap Prabowo, Menteri KKP Pastikan Pagar Laut di Tangerang Dibongkar pada Rabu 

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pagar laut di perairan Tangerang, Banten akan dibongkar pada Rabu (22/1/2025). Pembongkaran akan dilakukan KKP bersama-sama TNI AL, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). 

Hal itu disampaikan Sakti seusai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Pertemuan itu membahas mengenai pagar laut di Tangerang. 

Sakti mengatakan, pembongkaran akan dilakukan setelah rapat koordinasi antara KKP dengan jajaran TNI AL, Bakamla, dan Baharkam Polri pada Rabu (22/1/2025) pagi. 

Baca Juga

Menteri KKP Tegaskan Ratusan SHGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang Ilegal

"Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita akan bongkar," kata Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan alasan KKP menggandeng TNI AL, Bakamla, dan Baharkam Polri dalam membongkar pagar laut di Tangerang. Hal itu untuk memastikan pembongkaran pagar laut sesuai dengan koridor hukum. 

"Kalau KKP sendiri yang cabut nanti tiba-tiba ada yang gugat kan repot," katanya. 

Dikatakan, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk mengusut tuntas polemik pagar laut di Tangerang berdasarkan koridor hukum. KKP katanya, masih menunggu pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut di Tangerang untuk menyatakan diri hingga tenggat waktu pada Rabu. 

"Ada yang namanya Persatuan Nelayan Pantura, tetapi kita panggil tidak datang. Jadi tadi saya dapat laporan katanya mau datang besok. Alhamdulillah, kalau mereka datang akan kita usut. Jadi lebih mudah," jelasnya. 

Baca Juga

Prabowo Perintahkan Menteri KKP Usut Tuntas Pagar Laut di Tangerang 

Sakti Wahyu Trenggono menegaskan proses pembongkaran pagar laut dapat rampung pada pekan ini. Dengan demikian, nelayan dapat menjalankan aktivitasnya kembali. 

"Kepentingan nelayan itu akan kita berikan keutamaan, tapi dari sisi hukum juga betul-betul. Makanya harus bersama-sama. Kalau semua lembaga yang berkepentingan hadir lalu kita putuskan bareng, aman kita," katanya.