DPR Minta Pemerintah Tambah Kuota Haji 2025
Reporter: Febrianto Adi Saputro
JAKARTA, Investortrust.id - Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR menggelar rapat konsultasi dengan Wakil Ketua DPR koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2024). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang meminta pemerintah agar dapat menambah kuota haji 1446 H/2025 M sebanyak 10.000 jemaah.
"Psikologi jemaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor umur sudah tua, daftar tunggunya masih lama. Kalau masih memungkinkan ketua, didorong pemerintah tambahan kuota. Kalau ada paling tidak 10.000 tambahan kuota," kata Marwan dalam rapat yang disiarkan langsung di kanal Youtube resmi DPR RI.
Marwan menambahkan, sebanyak 5.000 tambahan jemaah masih bisa didukung oleh nilai manfaat. Sedangkan untuk 5.000 jemaah sisanya, Komisi VIII DPR berharap pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.
Nilai manfaat merupakan imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dana tersebut diperoleh dari hasil penempatan dan investasi keuangan haji.
"Untuk 5.000 jamaah itu nilai manfaat masih ada, tetapi 5.000 lagi harus dipasangkan pasal kebijakan menteri dioper ke haji khusus. Kalau 5.000 tambahan masih kuat nilai manfaat kita. Biasanya kalau tambahan kuota tentu antarpemerintah. Jadi, tentu kami senang sekali mendengarkan berita bahwa Bapak Presiden memantau kita juga, dan kami titip salam, ya tambahan kuota," ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar yang mengusulkan agar pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan sejumlah negara di Asia Tengah yang tidak memanfaatkan kuota haji secara maksimal.
"Jadi jajahan Soviet itu karena terlalu lama dijajah Soviet, itu keislamannya itu agak berkurang gitu, keateisannya agak ada tetapi mereka Islam, tetapi tidak mau haji, jadi kuota dari sana kalau bisa antar G to G, governance to governance jadi bisa kita ambil kuotanya termasuk Filipina," ucapnya.
Sementara itu anggota Komisi VIII DPR, Achmad menilai salah satu penyebab panjangnya antrean jemaah haji di Indonesia disebabkan adanya kemudahan dari pihak bank melalui talangan. Dengan demikian, masyarakat yang hanya memiliki Rp 10 juta bisa mendaftar sebagai calon jemaah haji. Sedangkan sisanya ditalangi oleh pihak bank.
"Mungkin ke depan ini perlu dicegah, sehingga yang mampu betul-betul dari sisi ekonomi finansialnya itu prioritas," tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah berkoordinasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan hasil rapat konsultasi yang digelar hari ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Panja Haji Komisi VIII DPR dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto siang ini.
"Saya baru dapat Whatsapp dari Seskab, walaupun tidak lama, hari ini panja haji bisa diterima oleh Presiden jam 15.45, pada hari ini. Jadi biar nanti mendorong keppres dan langsung menyampaikan masalah lobi pemerintah soal kuota haji lansia, kemudian meminta pemerintah supaya petugas haji tambah banyak, kan begitu, dan lain-lain yang kita sampaikan di sini bisa kita sampaikan ke Presiden," kata Dasco.
Diketahui kuota haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M sebanyak 221.000 jemaah, dengan perincian kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah yang terdiri dari reguler murni sebanyak 201.063 jemaah, petugas haji daerah (PHD) sebanyak 1.572 jemaah, dan tim pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) sebanyak 685 jemaah.