Jalankan Arahan Prabowo, Kemenag Pastikan Ongkos Haji 2025 Turun
JAKARTA, investortrust.id - Kabar gembira bagi jemaah haji. Kementerian Agama (Kemenag) memastikan ongkos haji 2025 akan turun dibanding sebelumnya.
Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji 2025. Prabowo meminta penyelenggaraan haji lebih berkualitas, efisien, dan murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i memastikan penurunan ongkos haji tidak akan mengurangi kualitas pelayanan.
“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR untuk dibahas dalam panitia kerja," kata Syafii seusai menghadiri rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Baca Juga
Prabowo Ingin Penyelenggaraan Haji Lebih Berkualitas dan Murah
Romo Syafii menambahkan panja haji rencananya akan dibentuk pada 30 Desember 2024 dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR. Setelah itu, pemerintah dan DPR akan memutuskan besaranan penurunan biaya haji 2025.
“Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tetapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji,” jelasnya.
Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, dan transportasi sebagai komponen utama biaya haji. Biaya penerbangan, merupakan komponen tertinggi dengan persentase rata-rata 35% hingga 40% dari biaya haji. Biaya lain juga akan dirasionalisasi sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.
“Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik," katanya.
Baca Juga
Nasabah Tabungan Haji BSI Naik 10,96% per November 2024 Jadi 5,52 Juta Nasabah
Kemenag akan meminta persetujuan DPR menggunakan uang muka BPIH untuk menyelesaikan kontrak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Hal ini mengingat Pemerintah Arab Saudi mensyaratkan kontrak di Armuzna harus segera diselesaikan,
“Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami bersama dengan DPR akan membahas solusi mengenai hal tersebut”, tambah Romo.