Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mendagri Ungkap Pilkada Berbiaya Besar hingga Kasus Kekerasan
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Tito menyatakan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung seperti saat ini berbiaya tinggi. Belum lagi terjadinya kasus kekerasan di beberapa daerah.
"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah yang kita lihat terjadi kekerasan," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Baca Juga
Gerindra Minta DPR Kaji Kepala Daerah Dipilih DPRD pada 2025
Tito mengatakan, sejak lama menyuarakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD. Dikatakan, demokrasi dapat diterjemahkan demokrasi secara langsung dan demokrasi dengan perwakilan.
"Kalau DPRD demokrasi juga, tetapi demokrasi perwakilan," kata Tito.
Meski demikian, Tito menyatakan, Kemendagri akan menunggu proses politik di DPR terkait wacana kepala daerah dipilih DPR. Seiring dengan itu, katanya, Kemendagri akan melakukan kajian terkait penerapan pilkada oleh DPRD.
"Mesti, pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari, tetapi sebelum itu kita akan adakan rapat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPR. Menurutnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien. Demikian disampaikan Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo menyebut sistem pilkada saat ini menghamburkan uang hingga puluhan triliun. Tidak hanya uang negara, tetapi juga uang tokoh yang bertarung di pilkada dan partai.
Baca Juga
Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih oleh DPRD. Beberapa di antaranya Malaysia, Singapura, India. Menurutnya, dengan sistem tersebut, masyarakat cukup memilih anggota DPRD yang nantinya akan memilih kepala daerah.
Menurutnya sistem tersebut efisien dan menghemat anggaran negara. Prabowo mengatakan, anggaran untuk pilkada bisa dialokasikan untuk sektor lain yang dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan gedung sekolah, irigasi, dan lainnya