Gerindra Minta DPR Kaji Kepala Daerah Dipilih DPRD pada 2025
JAKARTA, investortrust.id - Partai Gerindra meminta DPR mengkaji sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2025 mendatang. Kajian ini, termasuk mempertimbangkan kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto pada HUT Golkar beberapa waktu lalu.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, Partai Gerindra sepakat kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, karena pilkada serentak telah berlangsung pada November 2024 lalu, kajian mengenai evaluasi sistem pilkada akan dilakukan pada 2025.
Baca Juga
"Pertanyaannya adalah apakah partai-partai setuju? Gerinda setuju. Pertanyaannya itu, Gerinda setuju. Kapan itu akan dilakukan? Sebagai kajian awal kita akan lakukan nanti di tahun 2025," kata Muzani seusai membuka Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Silaknas ICMI) di IPB Convention Center, Bogor, Minggu (15/12/2024).
Ketua MPR itu mengatakan, Gerindra sejak 2014 lalu sudah menggaungkan pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Namun, kata Muzani, pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang diputuskan DPR saat itu kandas melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dari awal sebenarnya, kan ini sebenarnya sesuatu yang sudah pernah kita jalankan, sudah kita putuskan di tahun 2014. 2014 ini sudah pernah kita putuskan, tetapi kemudian kalah di MK, kalau enggak salah. Jadi kalau Gerindra tidak ada problem. Tidak ada problem. Kalau Gerindra setuju kalau pilkada itu harus dipilih oleh DPRD," katanya.
Muzani mengajak semua pihak untuk mengevaluasi sistem demokrasi, terutama terkait pemilihan kepala daerah yang telah berjalan apakah sudah sesuai harapan atau perlu penyempurnaan. Hal ini lantaran sistem demokrasi saat ini sangat mahal dan rumit. Bahkan, sebagian besar peserta Pilkada 2024 kemarin mengakui mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan.
"Hampir semua peserta pilkada mengatakan mahal, baik yang menang ataupun yang kalah. Dan itu sebabnya demokrasi kita menjadi terlalu mahal, padahal ujung dari demokrasi itu adalah pengabdian. Dan pengabdian itu artinya kerelaan untuk memberi bakti kepada rakyat," katanya.
Untuk itu, kata Muzani, Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umum Partai Gerindra mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai solusi atas tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Muzani mengatakan, kajian tersebut hanya sebatas terkait pemilihan kepala daerah yang diatur dalam UU Pilkada. Sementara pemilihan presiden diatur oleh UUD 1945.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPR. Menurutnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien. Demikian disampaikan Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo menyebut sistem pilkada saat ini menghamburkan uang hingga puluhan triliun. Tidak hanya uang negara, tetapi juga uang tokoh yang bertarung di pilkada dan partai.
Baca Juga
Pilkada Habiskan Puluhan Triliun Rupiah, Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih oleh DPRD. Beberapa di antaranya Malaysia, Singapura, India. Menurutnya, dengan sistem tersebut, masyarakat cukup memilih anggota DPRD yang nantinya akan memilih kepala daerah.
Menurutnya sistem tersebut efisien dan menghemat anggaran negara. Prabowo mengatakan, anggaran untuk pilkada bisa dialokasikan untuk sektor lain yang dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan gedung sekolah, irigasi, dan lainnya.