IKN Mulai Berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Jadi Kantor Prabowo?
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Hal itu Disampaikan Hasan Nasbi menanggapi pernyataan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti yang menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana berkantor di IKN pada Agustus 2028.
"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," kata Hasan Nasbi saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).
Prabowo, kata Hasan Nasbi, pernah menyampaikan IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Dengan fungsinya tersebut di IKN akan terdapat kantor presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA).
"Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," katanya.
Baca Juga
Bangun Gedung Yudikatif dan Legislatif, OIKN Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 Triliun
Sebelumnya, Wamen Diana memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Wamen Diana dalam rapat strategi re-instroduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8% , progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.
Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujarnya.
Baca Juga
Menteri PU Pastikan Presiden Prabowo Berkantor di IKN Mulai 17 Agustus 2028
Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo memastikan, Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 mendatang.
“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana (IKN). Selambatnya 17 Agustus 2029, eksekutif, legislatif, sama yudikatif beserta seluruh ASN Jakarta,” kata Dody saat ditemui wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.