CSIS Nilai Koalisi Pemerintahan Prabowo Tidak Gemuk
JAKARTA, investortrust.id - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak gemuk. Apalagi jika dibandingkan dengan koalisi dua presiden sebelumnya.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, koalisi pemerintahan yang dibentuk Prabowo setelah Pilpres 2024 tidaklah gemuk. Meski demikian, Arya mengakui jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo bertambah dibanding periode presiden sebelumnya.
Baca Juga
Prabowo ungkap Alasan Bentuk Koalisi Gemuk di Pemerintahannya
Hal itu disampaikan Arya dalam diskusi bertajuk "Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan" di Auditorium CSIS, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
"Sebenarnya dibandingkan periode pertama Jokowi, periode pertama dan kedua SBY, situasinya tidak gemuk, juga tidak terlalu kecil hanya sekitar 70%," kata Arya dikutip dari Antara.
Arya Fernandes membeberkan, sejak era pemilihan presiden secara langsung pada 2004, presiden terpilih ingin pemerintahan yang akan dipimpin stabil dengan dukungan dari anggota DPR atau parlemen. Dengan demikian, program pemerintah, terutama janji kampanye bisa terakselerasi dengan cepat.
Untuk itu, persentase koalisi pendukung pemerintahan biasanya cenderung lebih besar dibandingkan koalisi pemilu atau saat pasangan calon presiden dan wakil presiden maju dalam pilpres. Merujuk hal itu, lanjut Arya, koalisi pemerintahan Prabowo sebenarnya tidak gemuk. Hal ini lantara, partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo hanya memiliki 69,14% dari jumlah kursi DPR pada periode 2024-2029.
Pada periode pertama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004, koalisi pemerintahan tercatat menguasai 74,18% kursi parlemen. Demikian juga dengan periode kedua yang tidak jauh berbeda, yakni 75,54%.
Sedangkan di pada periode pertama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), koalisi pemerintahan tercatat 68,93% dan periode selanjutnya sebanyak 91,3%.
"Jadi koalisi pemerintahan Prabowo okelah di angka 69%-an, tetapi memang yang gemuk itu adalah jumlah menterinya," ujar dia.
Arya menilai, terdapat tiga alasan yang membuat Prabowo membentuk kabinet gemuk. Pertama, Partai Gerindra sebagai partai politik utama yang mengusung Prabowo bukanlah pemenang Pileg 2024, karena hanya meraih 14% suara di DPR. Kedua, desain tim kampanye Prabowo-Gibran memang sudah gemuk saat Pilpres 2024 lalu.
Baca Juga
Sadari Kabinetnya Besar, Prabowo Bandingkan dengan Eropa Barat
"Ketiga, gemuk karena adanya kebutuhan dari presiden terpilih untuk memastikan stabilitas politik di parlemen dan di luar parlemen," ujar dia.
Khusus untuk alasan ketiga terkait stabilitas politik di luar parlemen, Arya menilai hal itu cukup menarik. Hal ini karena Prabowo tetap mengakomodasi parpol yang tidak mendapatkan kursi di DPR ke dalam pemerintahannya. Begitu juga dengan kelompok kepentingan seperti kelompok bisnis, keagamaan, dan relawan, serta kelompok penekan, yakni mantan aktivis mahasiswa, tokoh media, dan HAM.