BKKBN: Laporan Kependudukan Berperan Penting untuk Pengambilan Kebijakan
JAKARTA, investortrust.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan laporan kependudukan memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Diketahui laporan kependudukan merupakan salah satu pilar utama di dalam pembangunan bangsa.
Plt. Kepala BKKBN, Sundoyo, menjelaskan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang Kependudukan dan keluarga berencana, BKKBN menyadari pentingnya data yang akurat dan terperinci untuk menjadi landasan kebijakan yang tepat.
‘’Laporan Kependudukan Indonesia dan Provinsi yang diluncurkan secara serentak ini merupakan salah satu masukan penting di dalam perencanaan pembangunan Kependudukan, khususnya adalah dalam pengelolaan isu-isu Kependudukan yang semakin kompleks di Indonesia,” ujar Sundoyo dalam Peluncuran Laporan Kependudukan Indonesia dan Laporan Kependudukan Provinsi Tahun 2024 secara daring, Senin (7/10/2024).
Oleh sebab itu, BKKBN bersama dengan para mitra terkait telah menyusun laporan ini dengan sangat seksama untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi kependudukan di berbagai wilayah di Indonesia dan tantangan yang dihadapi ke depan.
Baca Juga
Susun Rencana Kerja 2025, BKKBN Fokus Kejar Target ‘Unmet Need’
Adapun, Laporan Kependudukan ini juga memuat berbagai indikator penting yang mencakup kelima pilar pembangunan Kependudukan yaitu Pilar Kuantitas, Pilar Kualitas, Pilar Pembangunan Keluarga, Pilar Mobilitas, dan juga Pilar Administrasi Kependudukan.
“Laporan ini sangat penting untuk digunakan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga akademi dan praktisi untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tetap atau lebih tepat sasaran,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di tengah bonus demografi yang sedang dihadapi oleh Indonesia, saat ini masih terdapat tiga tantangan yang perlu diselesaikan, seperti ketimpangan distribusi penduduk, urbanisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di tengah bonus demografi pada tahun 2025-2035, dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak cepat untuk memanfaatkan potensi ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan juga akses pekerjaan bagi angkatan kerja.
Baca Juga
Selanjutnya, 60% dari penduduk Indonesia tinggal di perkotaan yang membuat urbanisasi meningkat. Sehingga BKKBN menilai hal ini perlu ddiimbangi dengan perencanaan kota yang baik agar kualitas hidup penduduk di perkotaan tetap terjaga.
Terakhir, salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Peningkatan ini menjadi perhatian karena memerlukan perubahan dalam kebijakan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan juga dukungan bagi lansia yang lebih komprehensif.
“Kita harus memastikan bahwa penduduk lansia kita mendapatkan perawatan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan, terutama adalah yang terkait dengan kesejahteraan dan juga kesehatan,” pungkasnya. (CR-4)