75% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi karena Mampu Jaga Inflasi

JAKARTA, investortrust.id - Sebanyak 75% masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatan. Tingginya tingkat kepuasan tersebut salah satunya karena Jokowi dinilai mampu menjaga inflasi di level rendah. 

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 22 September sampai 29 September 2024. Dalam survei itu, responden ditanya mengenai kepuasan mereka terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, sebanyak 15,04% responden mengaku puas dan 59,92% responden lainnya menjawab cukup puas. 

Baca Juga

Kepuasan Kinerja Jokowi Tembus 75%, Istana: Bukti Kerja Keras Pemerintah Dirasakan Masyarakat

"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi, 75%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei bertajuk "Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo" yang digelar secara daring, Jumat (4/10/2024).

Kepuasan atas kinerja Jokowi dalam 10 tahun menunjukkan tren yang meningkat, baik pada periode pertama 2014-2019 maupun periode kedua 2019-2024. Hal ini tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Jokowi dalam menjaga inflasi. Burhanuddin menyatakan tingkat inflasi sangat berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. 

Indikator Politik membandingkan tren kepuasan kinerja era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi dalam 10 tahun. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi pada awal menjabat atau Oktober 2014 sekitar 62%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat awal menjabat pada 2004 yang mencapai 80%. 

Burhanuddin mengatakan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi di awal menjabat dikarenakan saat itu pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jangan lupa kenaikan harga BBM punya impact terhadap inflasi," katanya. 

Baca Juga

Survei Indikator Politik: Tren Inflasi di Era Jokowi Konsisten Menurun

Dengan kebijakan yang tidak populis itu, approval rating Jokowi merosot hingga ke angka 41%. Namun, di akhir masa periode pertama atau Oktober 2019, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi terus meningkat hingga mencapai 70%.

Meski sempat mengalami turun naik, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi pun terus mengalami tren yang meningkat hingga mencapai 75% pada survei September 2024. 

Sebaliknya, pada tiga tahun terakhir sebelum lengser, tingkat kepuasan terhadap kinerja SBY merosot drastis. Approval rating SBY yang sempat menyentuh angka 85% pada April 2009 merosot hingga 69% di akhir masa jabatannya. 

"Untuk Pak Jokowi agak berbalik polanya, memulai dari bawah tetapi kemudian berhasil melakukan recovery. Meski sempat beberapa kali mengalami penurunan pada 2020-2021 itu saya kira berkaitan dengan Covid, kemudian 2022 saat beliau menaikkan harga BBM lagi, tetapi overall memang lebih tinggi lagi," papar Burhanuddin. 

Burhanuddin menekankan, terus meningkatnya approval rating Jokowi tidak terlepas dari kinerja dalam menjaga inflasi. Berdasarkan data Indikator Politik, inflasi sangat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden, siapa pun itu.

Pada era SBY periode pertama 63,8% pada saat itu inflasi 8,9%. Pada periode kedua, inflasi lebih rendah, yakni 5,3% tetapi approval rating SBY tetap rendah, yakni rata-rata 63,8% karena adanya faktor lain seperti kasus korupsi yang menjerat sejumlah elite Partai Demokrat. 

Sementara pada era Jokowi, rata-rata inflasi pada Januari 2015 hingga September 2019 atau periode pertama pemerintahan berada di angka 3,8%. Kemudian di periode kedua inflasi menurun menjadi 3,2% sejak Februari 2020 sampai September 2024. Bahkan, pada periode November 2019 hingga Agustus 2024 rata-rata inflasi 2,84% secara tahunan (YoY) berdasarkan data Bank Indonesia. 

Baca Juga

Survei Indikator Politik: 75% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi 

“Menjelaskan mengapa approval (rating) Pak Jokowi di periode kedua itu lebih tinggi yaitu rata-rata 70,9%, sementara periode pertama approval-nya sedikit lebih rendah yaitu 65,5%,” kata Burhanuddin. 

Dalam survei ini, Indikator Politik Indonesia juga memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Survei ini dilakukan Indikator Politik pada 22 September sampai 29 September 2024 terhadap 1.200 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat atau multistage random sampling.

Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Margin of error plus minus 2,3% pada tingkat kepercayaan atau level of confidence 95%.