Celios Beberkan Sejumlah Syarat Sosok Menteri Keuangan di Pemerintahan Prabowo-Gibran
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar menyebut sejumlah syarat bagi sosok menteri keuangan di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Media mengatakan calon menteri keuangan (menkeu) di kabinet Prabowo-Gibran harus mampu mengerem kebutuhan belanja.
“Menkeu harus berani ngerem. Jadi mau harus jadi prasyarat menkeu ke depan,” kata Media dalam diskusi Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digelar daring, Kamis (12/9/2024).
Media pun berharap presiden terpilih Prabowo dapat menunjuk sosok menkeu dari kalangan profesional. Ini sejalan dengan catatan selama beberapa dekade terakhir yang diisi dari kalangan profesional.
Baca Juga
Ini 3 Permintaan Jokowi Jelang Pelantikan Prabowo Subianto Jadi Presiden
“Jadi kalau Prabowo memilih non-profesional, saya khawatir ini justru akan memperparah dan justru berpotensi sebagai awal kemunduran ekonomi Indonesia,” kata dia.
Media mengatakan sebetulnya syarat menkeu harus seiring dengan ideologi presiden. Bahkan, ideologi presiden seharusnya yang menjadi sorotan atas kinerja keuangan.
“Nah sekarang 10 tahun terakhir Jokowi itu bisa dibilang tidak ada ideologi. Ideologinya ekonomi liberal nggak juga, sosial demokrat nggak juga,” kata dia.
Media mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang visioner. Pemimpin tersebut harusnya, kata dia, dapat mewujudkan Kementerian Keuangan yang kuat.
Baca Juga
Prabowo Subianto Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8%, Indef: Bisa Tercapai Asal....
Tetapi, kondisi ini kerap terhalang karena oligarki di sekitar presiden. Media melihat kondisi ini akan terus berlangsung di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jadi ada banyak sekali pemain yang saat ini berada di sekitar Jokowi dan bercampur dengan pemain-pemain di sekitar Prabowo. Ini jelas pasti akan mempengaruhi dinamika yang terjadi di internal kementerian keuangan,” kata dia.
Media berharap menkeu mendatang memiliki gagasan yang kuat dan tidak dapat digerakkan oleh subjektivitas politik semata. Sebab, kata dia, ketika fondasi ekonomi tidak lagi independen, Indonesia akan berhadapan dengan situasi yang memperparah ekonomi ke depan.
“Ketika central bank tidak lagi independen, kementerian keuangan kekurangan, kehilangan akal sehatnya, maka kita akan berakhir pada situasi-situasi yang justru memperparah ekonomi kita ke depan,” kata dia.