Kemenkominfo: Konten Hoaks Jadi Ancaman Pilkada Serentak 2024
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewaspadai beredarnya konten informasi bohong atau hoaks di berbagai platform digital, khususnya media sosial terkait dengan Pilkada Serentak 2024
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Prabunindya Revta Revolusi atau Prabu Revolusi mengatakan, sejak Januari hingga Agustus 2024, telah ditemukan sebanyak 1.195 konten hoaks terkait Pilpres 2024. Berkaca pada catatan tersebut, tentunya bukan tidak mungkin jumlah konten hoaks terkait Pilkada Serentak 2024 bisa mencapai angka tersebut atau bahkan lebih.
"Berita hoaks yang menyebar di ruang digital dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Platform yang masuk ke ruang digital kita juga harus bertanggung jawab terhadap persebaran isu hoaks yang ada di platform masing-masing," ungkapnya dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK) Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Mendukung Pemberitaan Positif Pilkada Serentak 2024 di Hi Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).
Baca Juga
Jokowi Ajak Hindari Konflik dan Politik Identitas di Pilkada 2024
Menurutnya, konten hoaks sangat berbahaya karena berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap fenomena politik, terutama jelang Pilkada Serentak yang akan segera berlangsung.
“Isu hoaks ini sangat berbahaya, baik dalam bentuk disinformasi maupun malinformasi. Hal ini dapat membuat publik memiliki pemahaman yang keliru terhadap situasi politik yang terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabu menyebut platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah persebaran berita hoaks di platform masing-masing. Kemenkominfo akan mendorong platform digital untuk terlibat aktif dalam melakukan filtrasi terhadap konten hoaks. Platform digital memiliki teknologi yang paling memadai untuk melakukan pemfilteran dan pengawasan terhadap konten yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Kami berharap agar platform digital ikut bertanggung jawab dalam proses filtrasi ini. Kami juga berharap konstruksi dunia maya tidak terlalu jauh dari realitas di dunia nyata,” ungkapnya.
Baca Juga
Nusa Penida Ditargetkan 100% Pakai Energi Terbarukan pada 2030
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dihadapkan pada meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan tekanan terhadap kebebasan pers.
Menurut Hadi, meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan tekanan terhadap kebebasan pers pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari meningkatnya intensitas masyarakat menggunakan platform media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menggiring opini publik hingga memancing terjadinya konflik sosial.
"Potensi (konflik sosial) makin besar karena media sosial. Berdasarkan hasil penelitian itu, potensi tersebut juga karena pemilih dekat dan mengenali langsung pasangan calon atau memiliki hubungan emosional," ujarnya.