Data Pribadi 4,7 Juta ASN Bocor di Dark Web, Dijual Rp 159,25 Juta
JAKARTA, investortrust.id - Kabar mengenai kebocoran data instansi pemerintah di Indonesia seperti tidak ada habisnya. Kini giliran Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang datanya bocor dan disebarluaskan di dark web.
Informasi mengenai kebocoran data tersebut disampaikan oleh akun X (d/h Twitter) @FalconFeedsio. Akun tersebut mengungkapkan adanya kebocoran data yang mengungkapkan sejumlah informasi sensitif milik 4,7 juta aparatur sipil negara (ASN).
“Seorang pelaku ancaman mengaku menjual basis data dari Satu Data ASN (satudataasn.bkn.go.id) yang berisi informasi pribadi 4.759.218 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di seluruh provinsi,” cuit akun X @FalconFeedsio dikutip Senin (12/8/2024).
Baca Juga
Sementara itu, Chairman lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan kebocoran data BKN berasal dari unggahan akun dengan nama pengguna (username) “TopiAx” di Breachforums pada Sabtu (10/8/2024). Akun tersebut mengklaim berhasil memperoleh data dari BKN sebanyak 4.759.218 baris yang berisi data pribadi ASN.
Data yang dibocorkan meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, nomor Surat Keputusan (SK) ASN, golongan, jabatan, instansi hingga alamat dan nomor telepon genggam dari ASN tersebut.
”Selain data tersebut, masih banyak lagi data lainnya baik yang berupa cleartext maupun text yang sudah diproses menggunakan metode kriptografi,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Senin (12/8/2024).
Baca Juga
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Ini Tugasnya
Lebih lanjut, Pratama menyebut data BKN yang berhasil dibocorkan kemudian ditawarkan melalui Breachforums dengan harga US$ 10.000 atau Rp 159,25 juta. Akun “TopiAx” juga membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh.
Pratama mengaku pihaknya sudah memverifikasi secara avak pada 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui Whatsapp, dan menurut mereka, data tersebut valid. Namun, beberapa di antaranya ada yang menginformasikan adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada nomor induk pegawai (NIP) dan nomor induk kependudukan (NIK) mereka.
“Belum ada konfirmasi secara resmi baik dari pihak BKN maupun pihak terkait seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) terkait dugaan kebocoran data ini,” ungkap Pratama.