Muhammad Lutfi Sebut Prabowo Butuh Wapres yang Berani Beda Pendapat
Poin Penting
|
Di tengah tekanan pasar dan persoalan keamanan pangan, Lutfi menilai pilihan pengganti Gibran akan menentukan kemampuan pemerintah mewujudkan agenda besar Presiden.
JAKARTA, Investortrust.id — Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menilai Presiden Prabowo Subianto membutuhkan wakil presiden yang berani berbeda pendapat dan cukup menguasai persoalan untuk mengetahui kapan sebuah kebijakan perlu dikoreksi. Ia memberi gambaran sederhana tentang sosok itu. Orang bisa mengatakan “tidak” kepadanya pada Selasa dan tetap duduk semeja untuk makan malam bersamanya pada Jumat.
Pandangan itu disampaikan Lutfi dalam kolom opini di South China Morning Post, Kamis (19/11/2026), sepekan setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Di tengah kekhawatiran mundurnya Gibran menandai keretakan koalisi, Lutfi melihat peluang bagi Prabowo untuk memperkuat pemerintahannya. Menurut dia, kemampuan calon harus menjadi pertimbangan utama ketika Presiden membahas dua nama dengan mitra koalisi untuk diajukan ke MPR.
Baca Juga
Bertemu Dasco di DPR, Menhan Sjafrie Tegaskan Tak Bahas Isu Calon Wapres
Ukuran kemampuan itu, bagi Lutfi, sangat konkret. Wapres mendatang perlu bisa membaca anggaran, memahami hasil audit rantai dingin yang menjaga bahan pangan tetap aman selama penyimpanan dan pengiriman, serta menafsirkan peta risiko kebakaran. Ketiga kecakapan itu berkaitan langsung dengan persoalan yang kini dihadapi pemerintah, dari makanan yang tiba di meja siswa hingga kebakaran hutan yang membuat sekolah terpaksa tutup.
Bursa Terpukul, Ekonomi Tumbuh 5,45%
Lutfi mengakui beratnya tekanan yang dihadapi Indonesia sepanjang 2026. Ia mencatat pasar saham Indonesia telah merosot sekitar 40% hingga akhir Oktober, dengan nilai pasar yang tergerus sekitar Rp6.000 triliun. Kepercayaan investor juga diuji oleh persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan transaksi terkoordinasi.
Pada 15 Oktober, penyedia indeks global MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Pelaku pasar dapat memberikan masukan hingga 30 April 2027. MSCI menjadwalkan keputusan akhir paling lambat akhir Juni 2027.
Di tengah gejolak bursa, kegiatan ekonomi nasional masih mencatat pertumbuhan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% sepanjang Januari–September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal III, pertumbuhannya mencapai 5,47% secara tahunan, meningkat dari 5,29% pada kuartal II. Bagi Lutfi, kedua gambaran itu perlu dibaca bersama sebelum menarik kesimpulan tentang prospek negara berpenduduk sekitar 285 juta jiwa tersebut.
Ujian Prabowo Ada di Dapur MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling jelas mengapa Prabowo membutuhkan pendamping yang menguasai pelaksanaan kebijakan. Menurut angka yang dikutip Lutfi, program itu menjangkau sekitar 60 juta orang dengan biaya sekitar Rp268 triliun tahun ini. Ia membela keputusan pemerintah membelanjakan dana sebesar itu untuk perbaikan gizi. Anak yang mengalami hambatan pertumbuhan sejak usia dua tahun, tulisnya, dapat menanggung dampaknya hingga dewasa, termasuk pada penghasilan yang mampu ia peroleh.
Besarnya jangkauan MBG sekaligus memperbesar konsekuensi ketika pengawasan dapur gagal. Data surveilans Kementerian Kesehatan hingga 2 September 2026 mencatat 560 kejadian keracunan terkait MBG yang melibatkan 50.059 orang di 36 provinsi. Lutfi meminta pemerintah memublikasikan hasil audit dapur dan membuka data pengawasan kepada masyarakat. Dengan begitu, keluarga penerima manfaat dapat mengetahui masalah yang ditemukan dan menilai tindak lanjutnya.
Tuntutan serupa berlaku dalam pengelolaan sumber daya alam. Lutfi menyoroti pencabutan izin pemanfaatan lahan yang terkait dengan kebakaran di Kalimantan serta penguasaan kembali lebih dari enam juta hektare perkebunan sawit yang, menurut catatannya, digarap secara ilegal di kawasan hutan. Selama puluhan tahun, tulisnya, izin di atas kertas dan penggunaan lahan di lapangan kerap menunjukkan dua keadaan berbeda. Penertiban itu ia pandang sebagai ujian kesungguhan pemerintah menegakkan aturan.
Baca Juga
Tanggapi Kode Kepala Bakom soal Wapres, Dasco: Saya Suka Pempek
Di sektor energi, Lutfi menempatkan kekayaan nikel, panas bumi, air, dan tenaga surya sebagai modal Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam transisi energi dunia. Salah satu pertaruhannya adalah agenda Prabowo mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam tiga tahun. Di sektor perdagangan, ia menyoroti pembicaraan Indonesia dengan Singapura mengenai pertukaran data perpajakan untuk menelusuri dugaan pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya. Bagi Lutfi, persoalannya menyangkut berapa besar hasil kekayaan alam Indonesia yang akhirnya kembali ke perekonomian nasional.
Lutfi memperkirakan Prabowo memiliki waktu sekitar dua tahun untuk menunjukkan bahwa belanja gizi, pengelolaan mineral, dan penertiban kawasan hutan benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam pandangannya, pilihan wapres akan ikut menentukan hasilnya. Ketika laporan di meja Presiden menyebut jutaan porsi makanan telah dibagikan, Prabowo membutuhkan pendamping yang berani mengajukan pertanyaan berikutnya — apakah makanan itu sampai kepada anak-anak dalam keadaan aman?
