DPR Pastikan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran Tak Lagi Penuhi Syarat Wapres
JAKARTA, investortrust.id - Sebanyak 120 anggota dari seluruh fraksi DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang bergulir tersebut mempersoalkan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sudah lagi tak memenuhi syarat sebagai wapres imbas persoalan ijazah.
Baca Juga
Seluruh Fraksi DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran, Diteken 120 Anggota
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026) dikutip dari Antara.
Saan menjelaskan, 120 anggota DPR yang mengusulkan hak menyatakan pendapat itu terdiri dari Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, Fraksi Partai Demokrat 18 orang.
Dengan hal tersebut, dia mengatakan Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.
"Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga
Anggota Fraksi PDIP Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
Dia mengatakan DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.
