Karhutla Indonesia Picu 400 Ribu Kasus ISPA, Perubahan Iklim dan El Nino Perparah Risiko Kebakaran
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia sepanjang Agustus-Oktober 2026 tidak hanya memperluas kerusakan ekosistem, tetapi juga memicu krisis kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 400.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla, termasuk sekitar 180.000 kasus pada anak berusia 0–9 tahun.
Laporan World Weather Attribution (WWA) bertajuk Climate change is increasing the severity of El Nino-driven fire weather across rapidly degrading peatlands and forests in Indonesia mengungkap perubahan iklim akibat emisi bahan bakar fosil telah meningkatkan suhu sekitar 1,6 derajat Celsius. Kondisi tersebut diperparah fenomena El Nino yang menambah panas sekitar 0,3 derajat Celsius dan menurunkan curah hujan musiman sekitar 50% selama Juli-Oktober 2026.
Selain faktor iklim, kerusakan ekosistem turut meningkatkan risiko kebakaran. Deforestasi, penebangan kayu, perluasan agroforestri, serta pengeringan lahan gambut membuat hutan dan lahan semakin rentan terbakar. Kondisi tersebut juga menyebabkan api lebih sulit dipadamkan ketika musim kering berlangsung.
Profesor Ilmu Iklim Imperial College London, Friederike Otto, mengatakan karhutla tahun ini memperlihatkan bagaimana perubahan iklim akibat aktivitas manusia memperburuk dampak fenomena alam. Menurutnya, El Nino mengurangi ketersediaan air, sementara emisi bahan bakar fosil meningkatkan suhu sehingga menciptakan kondisi yang lebih mendukung terjadinya kebakaran.
“Seiring dengan terus meningkatnya suhu global, dibarengi dengan kondisi cuaca panas ekstrem akan menyebabkan kebakaran yang semakin parah. Tanpa peralihan yang cepat dari bahan bakar fosil serta penguatan perlindungan dalam pengelolaan lahan, kita akan melihat musim kebakaran yang lebih sering dan jauh lebih buruk seperti ini di masa depan,” ujar Otto dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Dampak karhutla meluas
Dampak karhutla tercatat meluas hingga lebih dari satu juta hektare lahan di Kalimantan dan Sumatra. Asap kebakaran juga mencemari udara di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, dan Filipina. Sementara itu, laporan WWA menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga, tumpang tindih kewenangan, serta belum kuatnya strategi jangka panjang sebagai hambatan penanganan karhutla di Indonesia.
Baca Juga
Di KTT ASEAN, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla
Penasihat Teknis Red Cross Red Crescent Climate Centre, Maja Vahlberg, menilai dampak asap kebakaran paling rentan dirasakan anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan kondisi kesehatan sebelumnya. Padahal, fenomena El Niño dan perubahan iklim dapat diperkirakan sehingga pemerintah memiliki ruang untuk melakukan langkah pencegahan lebih awal.
“Kebakaran parah di Indonesia berdampak pada kesehatan masyarakat di kawasan, dengan asap terutama memengaruhi anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan sebelumnya. Padahal fenomena El Niño serta perubahan iklim bisa diprediksi, sehingga seharusnya menciptakan peluang untuk melakukan tindakan pencegahan proaktif dan preventif guna mencegah dampak serupa terjadi di tahun-tahun mendatang,” kata Maja.
Ancaman kesehatan akibat perubahan iklim juga menjadi perhatian laporan Lancet Countdown bertajuk Health and Climate Change. Hingga 2025, sebanyak 75,8% negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum melaporkan penyelesaian asesmen kerentanan dan adaptasi kesehatan sejak 2020. Selain itu, 71,1% negara belum melaporkan penyusunan rencana adaptasi kesehatan nasional. Temuan tersebut menunjukkan masih terbatasnya kesiapan negara-negara dalam mengintegrasikan sistem kesehatan ke dalam kebijakan adaptasi iklim.
Direktur Eksekutif Lancet Countdown, Marina Romanello, mengatakan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan meningkat lebih cepat dalam periode 2016-2025 dibandingkan satu dekade sebelumnya. Dia menilai penguatan pembiayaan kesehatan dan percepatan transisi energi bersih perlu menjadi bagian dari respons menghadapi krisis iklim, mengingat energi bersih dapat memberikan manfaat langsung bagi kesehatan masyarakat.
“10 tahun setelah Perjanjian Paris, temuan kami menunjukkan dengan jelas bahwa dampak buruk perubahan iklim terhadap kesehatan meningkat lebih cepat dibandingkan respons dunia dalam mengatasinya, bahkan dalam banyak kasus dampaknya semakin meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, kami menyerukan agar perubahan iklim secara resmi diakui sebagai darurat kesehatan global, dengan menempatkan kesehatan sebagai pusat dalam setiap pengambilan keputusan terkait iklim,” tegas Marina.
