Karhutla 2026 Ancam Generasi Muda, 70 Ribu Balita Terjangkit ISPA

JAKARTA, Investortrust.id -- Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla 2026 kini bukan lagi sekadar isu lingkungan semata, melainkan telah menjadi krisis kemanusiaan yang sangat serius. Perhimpunan Filantropi Indonesia mencatat total kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut di wilayah terdampak karhutla telah mencapai 311.363 kasus hingga 17 Oktober 2026. Dari keseluruhan angka tersebut, sebanyak 70.239 kasus di antaranya menimpa anak-anak usia balita.

Perhimpunan Filantropi Indonesia menegaskan bahwa paparan asap berulang setiap tahun berpotensi menciptakan fenomena hilangnya generasi atau lost generation akibat terganggunya kesehatan serta tumbuh kembang anak secara simultan. Laporan situasi terbaru bertajuk Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan yang diterbitkan oleh Yayasan Amanah Daya Nusantara, CPPM SBM ITB, Perhimpunan Filantropi Indonesia, dan Rumah Zakat memperingatkan bahaya tersebut. Tanpa intervensi cepat, lebih dari 13 juta penduduk di wilayah terdampak Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua berisiko tinggi menjadi pasien infeksi saluran pernapasan di rumah sakit.

Jika tidak diberikan perlindungan maksimal, anak-anak akan terus menanggung beban terberat dari bencana ini. Paparan asap pada janin dan anak tidak hanya memicu penyakit pernapasan akut, tetapi juga merusak kualitas hidup jangka panjang, menghambat perkembangan kognitif, dan memicu masalah gizi buruk di kemudian hari. Dalam konteks ini, istilah hilangnya generasi merujuk pada turunnya potensi satu generasi akibat penurunan kecerdasan, produktivitas, dan kualitas hidup karena terpapar asap sejak dini.

Dampak buruk paparan asap karhutla terhadap anak-anak pernah terekam jelas dalam sejarah. Data historis Karhutla 1997 mengungkap bahwa janin dan anak yang terpapar tumbuh rata-rata 3,3 centimeter lebih pendek atau mengalami stunting pada usia 17 tahun, serta ditengarai menyebabkan 15.600 kematian bayi. Tragedi masa lalu ini menjadi peringatan keras agar kehilangan generasi tidak terulang kembali pada tahun 2026.

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, Rizal Algamar, menyampaikan keprihatinannya atas krisis kesehatan yang terjadi.

"Kita sedang mempertaruhkan satu generasi dan tidak bisa membiarkan tragedi ini terus terulang. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mereview dan memperbaiki kebijakan secara totalitas. Pemerintah harus segera meninjau tata kelola kawasan hutan dan gambut, bersikap transparan mengenai data, mengedepankan pencegahan, meningkatkan kemampuan desa, serta memberikan insentif yang tepat sasaran," tegas Rizal.

Anak-anak menjadi pihak paling tidak berdaya karena harus menanggung konsekuensi dari aktivitas pembakaran lahan yang tidak pernah mereka lakukan. Rizal Algamar menekankan perlunya tindakan instan dari pihak berwenang.

"Ini darurat kesehatan yang tidak bisa menunggu. Pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, harus segera melakukan intervensi kesehatan, menyediakan peralatan medis yang memadai bagi mereka yang terdampak, serta membebaskan biaya pengobatan. Ketika perlindungan baru bergerak setelah asap menutup langit, keterlambatan itu dibayar melalui kesehatan, tumbuh kembang, dan masa depan anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan sehat," ujar Rizal.

Merespons krisis kesehatan yang kian memburuk, Perhimpunan Filantropi Indonesia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil tiga langkah darurat. Langkah pertama adalah jaminan perlindungan tumbuh kembang anak dengan memastikan akses ke ruang berudara bersih, pemantauan gizi, serta layanan kesehatan preventif di sekolah dan komunitas. Langkah kedua adalah keterbukaan data kesehatan kelompok rentan yang terpilah, meliputi kasus, rawat inap, kematian, penyakit penyerta, hingga lokasi secara berkala agar bantuan tepat sasaran. Langkah ketiga adalah pengalihan sebagian anggaran respons pemadaman menuju pencegahan berbasis prakiraan cuaca musiman demi mendukung penjaga lahan dan kesiapsiagaan desa.

Baca Juga

Organisasi Filantropi Ingatkan Kelelahan Bencana dan Serukan Transformasi Filantropi

Mengenai mekanisme pencegahan di tingkat tapak, Sekretaris Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, Irvan Nugraha, menjelaskan pentingnya pemberdayaan warga melalui model Penjaga Lahan. Tim ini beranggotakan empat hingga enam warga, termasuk keterwakilan perempuan dan petani muda, yang dipilih melalui musyawarah desa untuk menjaga registri lahan dan mempertahankan kebasahan gambut.

"Model ini efektif karena menempatkan warga sebagai pemilik keputusan pencegahan di tingkat desa. Praktik Masyarakat Peduli Api di Sukajadi, Bengkalis dan puluhan desa lainnya yang menjaga arboretum gambut sambil mengembangkan bioflok telah membuktikan MPA secara konsisten membuat desa bebas api bertahun-tahun," jelas Irvan.

Di sisi lain, pemerintah daerah didesak untuk mengaktifkan posyandu, puskesmas, kader kesehatan, dan layanan bergerak guna menjangkau desa terpencil maupun keluarga dengan keterbatasan mobilitas. Selain penanganan warga, perhatian, apresiasi, serta dukungan berupa fasilitas kesehatan, jaminan keselamatan, dan insentif ekonomi perlu diberikan kepada petugas pemadam kebakaran, relawan, BNPB, BPBD, TNI, Polri, serta warga desa yang telah berjuang memadamkan api selama bertahun-tahun.

Perhimpunan Filantropi Indonesia turut mengajak pemerintah, dunia usaha, organisasi zakat, dan masyarakat sipil untuk membangun pembiayaan bersama bagi respons kesehatan dan pencegahan. Dana kolaborasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan bergerak, penyediaan ruang berudara bersih, bantuan pengobatan, perlindungan sosial, hingga program pembukaan lahan tanpa bakar.

"Filantropi tidak perlu memilih antara menolong korban hari ini atau mencegah korban berikutnya; kedua agenda itu harus dijalankan secara bersamaan. Jangan menunggu anak sesak napas, ibu hamil terpapar, lansia kesulitan bernapas, dan penyakit kronis memburuk sebelum bertindak. Melindungi kelompok paling rentan hari ini harus berjalan bersama dengan mencegah asap berikutnya," pungkas Irvan.