Besok, Irjen Eko Hadi Disidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
JAKARA, investortrust.id - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan menggelar sidang etik terhadap Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Sidang etik ini terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang telah menjerat Eko Hadi sebagai tersangka.
“Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dikutip dari Antara, Senin (16/11/2026).
Baca Juga
Polri Ungkap Sosok TK dalam Kasus Penyadapan terhadap Presiden Prabowo
Trunoyudo mengatakan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap EHS meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat Eko Hadi menjabat sebagai kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) jabatan tersebut.
Atas dugaan pelanggaran itu, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.
Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo memastikan seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Baca Juga
Irjen Ahrie Sonta Dipecat sebagai Anggota Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden
Diberitakan, Bareskrim Polri mejerat empat jenderal polisi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Keempat tersangka itu, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi.
Pada Selasa (10/11/2026), Divpropam Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahri Sonta. Majelis hakim menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta. Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding.
