AMPI Dukung Bahlil Larang Ekspor SDA Transit di Negara Perantara: Demi Kedaulatan
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Zigo Rolanda, mendukung Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang melarang ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui pelabuhan perantara di negara lain.
Zigo menilai instruksi Bahlil agar ekspor SDA langsung ke negara tujuan merupakan langkah berani dan strategis dalam menjaga muruah serta kedaulatan ekonomi Indonesia di mata dunia.
Baca Juga
Ekspor SDA Tak Lagi Lewat Negara Transit, RI Berpotensi Raup Rp 3 Triliun
"Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” kata Zigo kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki SDA melimpah. Namun, ekspor komoditas yang berlangsung selama ini belum banyak memberikan keuntungan atau devisa bagi negara karena adanya transit pelabuhan perantara tersebut.
“Kita ini negara besar dan berdaulat. Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara," tegasnya.
Politisi muda Golkar ini menambahkan praktik pengiriman melalui negara perantara selama ini hanya merugikan posisi tawar Indonesia secara geopolitik maupun ekonomi.
"Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia," katanya.
Selain mendukung instruksi ekspor langsung, Zigo juga mengapresiasi dua kebijakan strategis Bahlil lainnya yang disampaikan dalam forum Minerba Convex 2026. Zigo menggarisbawahi pentingnya aturan afirmatif yang memprioritaskan pengusaha daerah, BUMD, dan UMKM dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) serta keterlibatan kontraktor lokal.
Menurutnya, kebijakan ini memastikan bahwa masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan pelaku utama dalam pembangunan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri.
Di samping itu, Zigo juga menilai langkah penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sangat krusial untuk mencegah kelebihan pasokan agar harga komoditas nasional tetap stabil. Ia sepakat agar pembentukan smelter ke depan difokuskan pada produk barang jadi atau produk akhir guna memaksimalkan ekosistem nilai tambah di dalam negeri.
"Momentum Minerba Convex 2026 ini harus kita perkuat bersama, kita harus dukung apa yang dilakukan Menteri Bahlil. Sinergi Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci membangun tata kelola pertambangan yang mandiri dan adil untuk rakyat," kata Zigo.
Baca Juga
Bahlil Minta Ekspor SDA RI Langsung ke Negara Tujuan, Stop Mampir ke Negara Transit
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menginstruksikan seluruh jajaran agar ekspor SDA langsung ke negara tujuan dan tidak melalui negara perantara.
"Tidak boleh lagi SDA kita kalau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara 'yang itu'. (Negara itu) hanya stample kemudian dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau! Langsung saja, sudah lama barang kita diolah begini terus, saya enggak bisa diolah-olah mereka, enggak bisa, saya sudah perintahkan dirjen," kata Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026 di JIExpo Convention Center & Theatre, Jakarta, Senin (2/11/2026).
