Sebulan Pimpin BGN, Mas Dar Tutup 1.288 Dapur MBG dan Pecat 353 Kepala SPPG
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan pembenahan besar-besaran terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Hanya dalam waktu sekitar satu bulan sejak dilantik pada 22 Juli 2026, sosok yang akrab disapa Mas Dar itu menjalankan sedikitnya 13 langkah korektif, mulai dari menutup dapur bermasalah, memecat pengelola yang koruptif, menyelamatkan uang negara, hingga memperketat pengawasan keamanan pangan.
Berdasarkan catatan per Senin (07/09/2026), BGN telah menutup 1.288 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melanggar standar atau gagal memenuhi persyaratan sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS). Langkah tegas juga diambil terhadap sumber daya manusia yang dinilai merusak integritas program. Sebanyak 353 kepala SPPG diberhentikan secara tidak hormat karena terindikasi melakukan tindakan koruptif atau pelanggaran disiplin berat.
Baca Juga
BGN Liburkan Sementara Penyaluran MBG di Wilayah Terdampak Erupsi
Pembenahan tata kelola keuangan menghasilkan pengembalian saldo virtual account (VA) bermasalah senilai Rp313 miliar ke kas negara. BGN juga membatalkan sejumlah pengadaan yang dinilai bermasalah, antara lain pengadaan layar LED senilai Rp535 miliar. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran MBG benar-benar digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
BGN juga sedang mengubah skema insentif bagi yayasan mitra. Insentif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp6 juta per dapur per hari direncanakan menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi makanan. Perubahan tersebut diharapkan membuat pembayaran lebih terukur, transparan, dan sesuai dengan volume pelayanan yang benar-benar diberikan.
Disiplin kerja petugas SPPG turut diperketat. Kepala SPPG dan pengawas gizi diwajibkan bertugas pada pukul 02.00–08.00 serta pukul 17.00–19.30. Adapun pengawas keuangan bekerja pukul 09.00–15.00 dan kembali bertugas pada pukul 17.00–19.30. BGN menerapkan absensi harian pada pukul 02.00 dan 17.00 setiap hari operasional untuk memastikan seluruh petugas hadir pada tahapan kritis persiapan dan evaluasi pelayanan makanan.
Untuk mencegah makanan dikonsumsi setelah melewati batas aman, BGN mewajibkan setiap ompreng diberi label batas waktu konsumsi serta larangan membawa makanan pulang. Ketentuan tersebut diperketat setelah terjadinya kasus di Sidoarjo. Dalam kasus itu, makanan yang seharusnya dikonsumsi paling lambat pukul 10.00 baru diantar pukul 12.00 dan dimakan siswa setelah pukul 13.00. Ompreng makanan tersebut dilaporkan tidak dilengkapi label.
Mas Dar juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Sebanyak 1.653 sekolah elite ditetapkan tidak lagi menerima MBG agar anggaran dan kapasitas pelayanan dapat lebih diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Refokusing ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketepatan sasaran program.
Di sisi penanganan insiden, BGN membentuk Tim Respons Cepat Krisis Keracunan yang melibatkan sejumlah lembaga. Tim ini bertugas memastikan korban memperoleh penanganan cepat hingga pulih, sekaligus melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan setiap temuan ditindaklanjuti.
Pengawasan publik juga diperluas melalui peluncuran platform Radar MBG di laman resmi BGN. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau menu harian yang disajikan dalam program MBG. BGN sekaligus membuka berbagai kanal pengaduan melalui pos, surat elektronik, dan laman Lapor Mas Dar. Hingga 7 September 2026, lebih dari 300 surat dan sekitar 1.100 laporan telah diterima.
Saluran pengaduan melalui pos dibedakan berdasarkan kelompok pelapor, yakni PO Box 2045 untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), PO Box 1708 untuk mitra, serta PO Box 45000 untuk pengaduan masyarakat. BGN juga menyediakan alamat surel khusus bagi kepala daerah, mitra, guru penanggung jawab MBG, dan pengelola SPPG.
Baca Juga
Kerja sama pengawasan turut diperkuat bersama kementerian dan pemerintah daerah. BGN menggandeng Kementerian Kesehatan serta dinas kesehatan untuk mengawasi pemenuhan SLHS dan memperbaiki tata kelola dapur. Sementara itu, kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diarahkan pada pelibatan sekolah dan guru dalam meningkatkan literasi gizi.
Perkuat Koordinasi
BGN juga membentuk sekitar 5.000 grup WhatsApp koordinasi lintas lembaga di tingkat kecamatan. Grup tersebut beranggotakan petugas SPPG, kepala sekolah, komite sekolah, kepala puskesmas, lurah, camat, kapolsek, dan danramil. Seluruh komunikasi dalam grup dipantau secara digital oleh BGN pusat agar masalah di lapangan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Rangkaian pembenahan itu menghasilkan sedikitnya enam keluaran nyata dalam satu bulan pertama kepemimpinan Mas Dar: penertiban dapur yang tidak memenuhi standar, pembersihan personel bermasalah, penyelamatan uang negara, pembatalan pengadaan bermasalah, penajaman sasaran penerima manfaat, serta terbentuknya sistem pengawasan dan respons krisis yang lebih terbuka.
Langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa perluasan jangkauan MBG harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan pangan, ketepatan sasaran, disiplin petugas, dan akuntabilitas anggaran. Sebab, sebagaimana pesan yang diusung BGN, setiap porsi makanan adalah amanah.