Prabowo Ungkap Kemungkinan Bentuk Pengadilan Khusus Usut Direksi BUMN Nakal
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan untuk membentuk pengadilan ad hoc yang khusus mengusut para direksi BUMN nakal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," kata Prabowo.
Baca Juga
Meski demikian, Prabowo juga membuka pintu bagi direksi nakal yang bertaubat. Bahkan, Prabowo menyatakan kesiapannya menghadapi DPR untuk meminta amnesti atau pengampunan kepada direksi yang telah bertaubat.
"Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," katanya.
Menurutnya, pengadilan ad hoc diperlukan lantaran terlalu banyak direksi BUMN nakal. Prabowo khawatir jika dilaporkan satu persatu akan menimbulkan kemarahan rakyat.
"Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya," katanya.
Kepala Negara menegaskan, banyak BUMN yang tidak produktif dan selalu merugi. Namun, laporan keuangannya menyebut untung. Hal ini menjadi persoalan karena banyak BUMN yang bekerja sama dengan perusahaan asing.
"Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," tegasnya.
Untuk itu, Prabowo menegaskan, BPI Danantara terus bekerja mengonsolodikasikan BUMN. Saat ini, sudah 290 BUMN yang ditutup dan ditargetkan sebanyak 759 BUMN yang akan ditutup. Nantinya, Indonesia hanya memiliki 300 BUMN yang sehat dan produktif.
"Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," katanya.
Baca Juga
Prabowo Ungkap Banyak BUMN Kerja Seenaknya, Bikin Laporan Untung Padahal Rugi
Kepala Negara menyatakan, perampingan jumlah BUMN menghemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun. Angka itu baru dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, dan lainnya.
"Target kita Desember 31 target kita harus menghemat Rp 70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan," katanya.