Ketua DPD RI: Transformasi Ekonomi Prabowo seperti Cabut Duri, Perih tapi Wajib Dilakukan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Dia mengibaratkan transformasi tersebut seperti mencabut duri yang tertancap dalam daging.
“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh,” ujar Sultan dalam Sidang MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dia menyebut sejumlah persoalan struktural sebagai “duri” yang selama ini menghambat penguatan ekonomi nasional. Persoalan tersebut antara lain ketergantungan terhadap impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, hingga inefisiensi.
Baca Juga
Ketua DPD: Penyesuaian TKD Harus Disesuaikan Kemampuan Daerah
Menurut Sultan, transformasi ekonomi membutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis meskipun tidak selalu mudah dalam jangka pendek. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian sekaligus meningkatkan kedaulatan dan daya saing Indonesia.
“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” tegasnya.
Baca Juga
Ketua MPR Ajak Politik Lebih Beradab: Keras dalam Gagasan, Santun dalam Penyampaian
Sultan mengatakan, DPD RI memandang berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo sebagai sebuah sistem yang saling terintegrasi. Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dari berbagai sisi.
“Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Swasembada Pangan dan Energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait,” sebut Sultan.
Menurut dia, rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri sekaligus memperluas manfaat pembangunan kepada masyarakat.
Sultan juga menyoroti perkembangan program swasembada pangan yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu cita-cita Indonesia. Dia menilai dalam waktu kurang dari dua tahun, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang nyata.
“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan, yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh dan UMKM menjadi motor penggerak,” ucapnya.