Presiden Intervensi Kebijakan Kementerian, Indikasi Ada Duri dalam Kabinet
Oleh Anthony Budiawan,
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
INVESTORTRUST.ID - Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali melakukan intervensi terhadap kebijakan publik, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian. Terbaru, Presiden melalui pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mencabut sejumlah izin usaha pertambangan (nikel) di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua, kemarin (10/06/2025).
Intervensi pencabutan izin usaha pertambangan ini menandakan ada masalah besar dalam pemberian izin usaha pertambangan tersebut. Ini tentu saja mengarah pada pelanggaran serius.
Baca Juga
Intervensi Kebijakan LPG hingga Kemenkeu
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga melakukan intervensi secara langsung terhadap kebijakan distribusi LPG 3 kg, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kebijakan baru distribusi gas LPG bersubsidi ini mengakibatkan antrean panjang, bahkan ada yang meninggal dunia.
Kebijakan amburadul tersebut dibatalkan oleh Presiden esok harinya. Kemungkinan besar, kebijakan tersebut diambil atas inisiatif Menteri ESDM sendiri, tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Presiden.
Yang juga tidak kalah menarik, Presiden Prabowo juga melakukan intervensi dalam pergantian dua pejabat penting di Kementerian Keuangan, yaitu dirjen Pajak serta dirjen Bea dan Cukai. Penggantinya adalah orang dekat Presiden.
Nampaknya, ada dua hal yang menjadi latar belakang intervensi tersebut. Pertama, penerimaan pajak pada triwulan pertama 2025 anjlok tajam, hanya 14,7% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu membuat rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I lalu anjlok tajam menjadi hanya 5,7%. Sangat memprihatinkan. Rasio serendah ini sudah dapat dikatakan masuk kategori krisis fiskal.
Kedua, rencana Presiden Prabowo membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) masih terganjal. Penunjukan dua orang dekatnya sebagai pejabat yang membawahi bidang penerimaan negara, pajak dan bea cukai, menjadi jalan pintas sementara untuk mengendalikan penerimaan negara.
Kasus Pagar Laut
‘Intervensi’ lainnya, antara lain, perintah kepada TNI untuk membongkar pagar laut di pantai utara Tangerang. Selain itu, mengawal dan mengamankan Kejaksaan.
Yang juga sangat menarik dan mengandung nilai politik sangat tinggi yaitu kasus Jenderal Kunto Arief Wibowo. Ia dicopot sebagai panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, dan dibatalkan esok harinya.
Berbagai intervensi yang dilakukan oleh Presiden seperti dijelaskan di atas sangat tidak lazim terjadi dalam sebuah pemerintahan. Hal ini menunjukkan secara jelas, ada duri dalam kabinet Prabowo.
Hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi terus-menerus. Prabowo harus segera mengganti menteri yang menjadi duri dalam daging, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.
11 Juni 2025