Menkeu Purbaya Akui Ada Masalah pada Tahap Awal Implementasi MBG

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tak menutup mata terhadap pemasalahan yang terjadi pada tahap awal implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Permasalahan itu di antaranya, kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik.

“Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,” kata Purbaya saat memberikan tanggapan atas pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (RUU P2) APBN 2025 pada rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga

Kejagung Instruksikan Seluruh Kajati Hentikan Pengumpulan Data Terkait MBG

Sebagai langkah konkret, Purbaya mengatakan, pemerintah telah mendorong satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, badan usaha milik desa (BUMDes), UMKM, dan penyedia lokal. Mereka disiapkan agar kebutuhan komoditas pangan untuk dapur MBG dapat diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.

Pada akhir Juni 2026 lalu, Purbaya mengatakan akan mengerahkan pegawai Kementerian Keuangan di daerah untuk memantau secara langsung SPPG.

“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG secara berkala,” kata dia.

Dia mengklaim Kemenkeu memiliki hak untuk merekomendasikan penutupan dapur SPPG jika terbukti dijalankan tidak sesuai prosedur. Bahkan, usul ini telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Purbaya menyebut akan menerjunkan tim untuk membantu sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan keuangan dan finansial agar program MBG berjalan baik.

Permintaan untuk membenahi program MBG tersebut muncul dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam penyampaian pendapatan, anggota Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Surato mendorong pemerintah menerapkan prinsip spending better.

“Sehingga setiap rupiah APBN menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, hilirisasi industri, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan wilayah tertinggal,” kata Anton.

Baca Juga

Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Awasi Dapur MBG: Kalau Perlu Lapor ke Saya

Pada 2025, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk MBG. Tetapi, dalam pelaksanaannya, anggaran yang terserap untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini hanya mencapai Rp 51,5 triliun atau 72,5% dari pagu APBN 2025.

Dari realisasi anggaran tersebut, penerima manfaat MBG mencapai 56,13 juta orang. Angka ini setara 67,7% dari target pemerintah yang sebesar 82,9 juta. Penyaluran MBG dilakukan oleh 19.343 SPPG di 38 provinsi yang melibatkan 789.319 pekerja.