Menkeu Purbaya Akan Realokasi Anggaran MBG Jika Tak Terserap Maksimal pada Oktober 2025
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana merealokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional ke program lain yang membutuhkan anggaran. Anggaran MBG untuk 2025 mencapai Rp 71 triliun, dengan Rp 100 triliun dicadangkan.
“Kalau di akhir Oktober, kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita akan ambil juga uangnya,” kata Purbaya, saat taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Anggaran yang ditarik itu akan diserap dan disebar ke tempat lain. Purbaya juga membuka kemungkinan uang hasil serapan dari program MBG untuk mengurangi defisit atau utang.
“Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata dia.
Menurut Purbaya langkah realokasi ini sudah mendapat sinyal persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. “Dia (Presiden) bilang oke boleh, bagus,” ujar dia.
Purbaya menjelaskan, upaya mendorong percepatan belanja ini untuk membantu program MBG digerakkan lebih cepat. Sebab, tanpa sanksi, program ini akan dikerjakan secara biasa saja.
“Kalau saya nggak sanksi ya mereka santai-santai aja lah, ini stick and carrot, kalau bisa lebih cepat ditambah lagi uangnya. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya. Kita mau lihat dan kita perbaiki,” kata dia.
Baca Juga
Purbaya mengatakan salah satu perbaikan yang dilakukan yaitu dengan mengirim tim dari Kemenkeu untuk memperbaiki manajemen program MBG.
Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan bahwa realisasi penyerapan MBG hingga Agustus 2025 mencapai Rp 13,2 triliun. Pada September 2025, BGN menargetkan serapan anggaran MBG mencapai Rp 19 triliun.
Dadan memproyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Dia yakin serapan pada Oktober 2025 mencapai Rp 37 triliun, November 2025 sebesar Rp 59,5 triliun, dan Desember 2025 sebesar Rp 76,4 triliun.
Untuk tahun mendatang, anggaran untuk BGN sebesar Rp 268 triliun.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp 3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran termasuk pelatihan tenaga gizi.
Jika diklasifikasikan, 95,4% anggaran BGN tahun 2026 atau Rp 255 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan sisanya 4,6 persen atau Rp 12,4 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen.