Kemenkomdigi Pastikan Sistem Digitalisasi Bansos Siap, Minta Daerah Benahi Kualitas Data

JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan infrastruktur digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) siap digunakan. Namun, keberhasilan digitalisasi bansos dinilai tetap bergantung pada kualitas data serta sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid mengatakan, transformasi bansos digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Menurutnya, tata kelola, dasar hukum, proses bisnis, hingga koordinasi lintas instansi menjadi faktor penentu agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

"Ini tidak cukup hanya teknologi dan SPLP, tapi kejelasan peran, dasar hukum, proses bisnis, koordinasi lintas instansi dan nanti juga dengan pemerintah daerah akan menjadi penting," ujar Meutya dalam keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).

Meutya menjelaskan Kemenkomdigi telah menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform pertukaran data nasional. Sistem tersebut saat ini telah dimanfaatkan delapan instansi dalam pelaksanaan proyek percontohan digitalisasi bansos.

Namun, ia menekankan kualitas data tetap menjadi tanggung jawab setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Karena itu, kepala daerah diminta terus memperbaiki standar dan validitas data agar proses pertukaran informasi berjalan akurat dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

"Standar dan kualitas data juga tergantung dari masing-masing lembaga ataupun pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu mohon juga untuk melakukan perbaikan standar dan kualitas data, khususnya Bapak Ibu kepala daerah," sambungnya.

Dari sisi kesiapan teknologi, Meutya memastikan infrastruktur SPLP mampu menangani kebutuhan operasional digitalisasi bansos. Selama periode 1-22 Juni 2026, sistem memproses sekitar 162 ribu transaksi dengan tingkat keberhasilan layanan mencapai 100%.

Baca Juga

Uji Coba AI untuk Bansos Sasar 50 Juta Warga, Kemenkomdigi Klaim Jadi Program Terbesar di Dunia

Ia menambahkan sistem juga tetap stabil ketika menghadapi lonjakan trafik hingga lebih dari 50 ribu transaksi dalam satu jam. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa infrastruktur digital telah siap menopang perluasan implementasi bansos digital.

"Alhamdulillah, infrastruktur kita kemarin dalam satu jam 50 ribu itu kita cukup stabil, artinya Insya Allah sistem sudah siap," ujarnya.

Selain kesiapan sistem, Politisi Partai Golkar itu mengingatkan pentingnya memperkuat literasi digital masyarakat. Pemerintah daerah diminta aktif mengedukasi warga agar hanya mengakses layanan pemerintah melalui situs resmi berdomain go.id, mewaspadai berbagai modus penipuan, menolak pungutan yang mengatasnamakan bansos, serta selalu memverifikasi informasi yang diterima.

"Ketangguhan infrastruktur teknologi yang kita bangun di pusat tidak akan pernah cukup tanpa benteng pertahanan yang kuat di sisi masyarakat," tutup Meutya.